Dirut PLN Terancam Dicopot

“PLN nggak setuju dikonversi, diganti saja direkturnya. Kenapa susah banget sih, PLN mau pakai barang mahal nggak mungkin. Kalau perusahaan negara nggak mau pakai barang murah tapi pakai mahal diganti saja, itu kan merugikan masyarakat,” kata Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, PLN tidak efisien karena program 10.000 mega watt (MW) tahap pertama macet. Aki­batnya, penggunaan BBM menjadi besar dan subsidi mem­bengkak.

Sampai saat ini, proyek 10.000 MW tahap pertama yang baru rampung sekitar 4.500 MW. “Sebe­narnya kalau program batubara (PLTU 10.000 MW) dari China tersebut jalan nggak ada masalah. Ba­yangin kalau pakai batubara itu kan biaya produksinya hanya Rp 800 per kilo watt per jam (kwh), tapi karena pakai BBM jadi Rp 3.500 per kwh,” jelas Widjajono.

Terkait persoalan yang diha­dapi oleh perusahaan BUMN tersebut, Widjajono menyarankan PLN untuk meningkatkan per­forma. Misalnya dengan mem­ba­ngun pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenagaa uap (PLTU) dan peng­gu­naan energi terbarukan lain.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menilai PLN gagal melakukan efisensi kinerja mana­jemen. Terdapat inefisiensi bahan baku primer pembangkit senilai Rp 27,8 triliun.

Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap kinerja PLN sepanjang 2010. BPK juga menyebutkan PLN tidak dapat memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Hal itu terjadi pada delapan unit pem­bangkit yang berbasis dual firing, sehingga harus dioperasikan de­ngan high speed diesel atau solar yang lebih mahal dari gas.

Akibatnya, BUMN listrik tersebut kehilangan ke­sempatan menghemat biaya ba­han bakar Rp 17,9 triliun pada 2009 dan Rp 19,6 triliun pada 2010.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menyindir kinerja PLN, terutama dalam penyelesaian proyek 10.000 MW.

Ditekankan, lambatnya pe­nye­lesaian mega proyek itu mem­buat subsidi listrik mem­bengkak. Alasannya, dengan mo­lornya pembangkit listrik batubara itu maka penggunaan BBM yang biayanya mahal tidak bisa dikurangi.

Selain itu, saat ini PLN juga masih menggunakan BBM seba­gai energi campuran. Padahal de­ngan menggunakan gas atau ba­tubara bisa menghemat sub­sidi listrik. “Sekarang sudah ada tiga pem­bangkit tenaga listrik berbasis BBM yang sudah mendapatkan gas. Satu pembangkit saja itu bisa memberikan efisiensi sampai Rp 6 triliun setahun,” jelas bekas Direktur Utama Bank Mandiri itu.

Direktur Utama PLN Nur Pa­mudji mengatakan, hasil audit BPK soal energi primer perseroan bukan kerugian negara.

Terkait molornya proyek pem­bangunan pembangkit 10.000 MW, Nur mengakui terjadi keter­lambatan penyelesaian. “Tapi kami menargetkan 2012 selesai,” tandasnya. [Harian Rakyat Merdeka]