Penghapusan SPBU Premium di Kawasan Elite Tak Efektif

“kalau di daerah elite dan kota tidak ada pom bensin yang jual premium, maka mereka (mo­bil mewah) akan mencari ke SPBU lain,” ujar Ketua Himpu­nan Wi­ra­swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Ery Purnomohadi kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Selain itu, kata Ery, pemilik pom bensin juga tidak bisa me­larang para pemilik kendaraan mewah membeli premium. Pasal­nya, hingga saat ini tidak ada per­aturan hukumnya yang melarang mereka membeli premium.

Menurut Ery, hal yang lumrah jika konsumen mencari harga ter­murah. Apalagi saat ini dis­pa­ritas harga pertamax dan pre­mium be­danya dua kali lipat, bah­kan le­bih. Berdasarkan data His­wana Migas, kenaikan harga per­tamax yang tembus sampai ke angka Rp 10.200 per liter mem­buat pen­jual­an pertamax menurun 30 persen.

“Perlu dibuat aturan yang tegas untuk melarang mobil golongan mewah dan pejabat memakai premium,” jelas Ery.

Untuk diketahui, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, pihak­nya kesulitan untuk mem­batasi kendaraan mewah agar ti­dak menggunakan pre­mium. “Pe­ngawasan sangat susah di la­pangan,” curhat Wacik.

Menurut Wacik, salah satu cara untuk menekan penggunaan pre­mium oleh mobil mewah adalah menghilangkan premium dari pom-pom bensin yang ada di kawasan perumahan elite.

“Kami tidak akan diam saja. Saya dalam waktu dekat menge­luar­kan kebijakan untuk mela­ku­kan penghematan penggunaan energi agar kuota kita tetap ter­jaga,” ujarnya.

Namun, Dirjen Migas Kemen­te­rian ESDM Evita H Legowo me­ngatakan, pelarangan pejabat menggunakan premium hanya bisa dilakukan di daerah dan ko­ta-kota besar yang tersedia pom bensin per­tamax.

Sedangkan untuk daerah yang tidak ada pom bensin perta­max, pejabat­nya tetap diperbo­lehkan membe­li premium.

“Tapi pejabat BUMN dan BUMD tidak boleh lagi meng­gunakan premium,” katanya.

Evita juga menyatakan, pi­hak­­nya akan kembali melaku­kan pe­ngaturan konsumsi BBM subsidi agar tepat sasaran. Ba­dan Panga­tur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) akan me­ning­katkan pe­nga­wasan penya­luran BBM ber­subsidi.

“Kita sudah mem­punyai wak­tu-waktu pelak­sanaan­nya,” tan­das Evitra. Padahal, sebelumnya peme­rin­tah sudah melupakan rencana pem­batasan BBM sub­sidi dan lebih me­mentingkan kenaikan harga.

Kepala Badan Kebijakan Fis­kal (BKF) Kementerian Ke­ua­ngan Bambang Brojonegoro me­ngatakan, pengaturaan BBM sub­­sidi sulit dilakukan dan ke­giatan konversi ke gas juga sulit karena kekurangan infrastruk­tur. “Pilot project banyak yang ti­dak ber­jalan,” katanya.

Anggota Komisi VII DPR Mu­­ha­mad Idris Lutfi menilai, pe­me­rintah plin-plan dalam hal peng­he­matan BBM. Kondisi ini me­nim­bulkan ketidakpastian di ma­sya­rakat dan malah akan se­makin me­ning­katkan kegiatan penye­lundupan.

“Pemerintah mau cari gam­pang­­nya saja. Setiap peraturan yang dibuat sendiri tidak pernah dilaksanakan,” kritik Idris. [Harian Rakyat Merdeka]