BUMN Non Profit Baiknya Tak Dipaksa Naikin Setoran

“Jika dividen BUMN diputus­kan Rp 30 triliun, maka BUMN akan kehilangan kesempatan menginvestasikan dana Rp 2 tri­liun karena masuk dalam kas pemerintah,” ujar Dahlan.

Menurutnya, kelebihan dana Rp 2 triliun itu dapat diputar pe­rusahaan BUMN menjadi pro­yek senilai Rp 12 triliun.

Sebelumnya, dalam rapat kerja Kementerian BUMN bersama Ko­misi VI DPR disepakati be­saran dividen BUMN Rp 28 tri­liun atau tidak berubah dari be­saran dividen BUMN yang dite­tapkan dalam APBN 2012.

Meski demikian, bekas Dirut PLN itu berjanji akan membahas kembali persoalan ini dengan Banggar di rapat internal.

Berdasarkan Data Kemen­te­rian BUMN, dividen BUMN un­tuk tahun buku 2011 masih diso­kong dividen Pertamina sebesar Rp 8,4 triliun, dividen PLN Rp 4,5 triliun dan dividen BUMN lainnya Rp 18,33 triliun.

Total dividen BUMN yang ber­asal dari tahun buku 2011 men­capai Rp 31,23 triliun. Se­dangkan dividen interim yang sudah di­tarik dari tahun buku 2011 se­be­sar Rp 455 miliar. De­ngan de­mi­kian, total dividen BUMN yang akan disetorkan tahun ini sebesar Rp 30,77 triliun.

Ketua BUMN Watch Naldy Nazar Haroen mengungkapkan, sah-sah saja jika setoran dividen BUMN dinaikkan. Namun, dia mempertanyakan dasar peneta­pan kebijakan itu.

“Selama BUMN itu mampu dan untung sih tidak masalah. Ta­pi jangan dipaksakan juga ke­pada mereka agar terhindar dari ke­bangkrutan,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah ha­rus membuat pengelompokkan terha­dap BUMN yang dividen­nya akan dinaikkan. Sebab, ti­dak se­mua perusahaan mampu mem­bayar dividen.

“Harus diingat, masih ada BUMN yang merugi. Gimana mau bayar dividen kalau mereka tidak mempunyai untung. Harus lebih di­perjelas lagi siapa-siapa yang akan dinaikkan setoran­nya,” ucapnya.

Naldy mencontohkan, BUMN yang sifatnya profit oriented bisa dikenakan kebijakan itu. Na­mun, untuk BUMN yang fokus mela­yani masyarakat, sebaiknya tidak dipaksakan menaikkan se­toran dividennya.

 â€œMisalnya BUMN perbankan, itu bisa dinaikkan setorannya, me­­re­ka kan dapat untung dari ob­li­gasi. Tapi KAI dan PLN, kalau bi­sa janganlah. Yang ber­urusan de­­ngan pelayanan ma­sya­rakat ha­rus dipertim­bangkan,” sarannya.

Anggota Komisi VI DPR Fe­rari Romawi menuturkan, kepu­tusan Banggar DPR tidak dapat diubah. Dia berhadap, dividen BUMN dapat didiskusikan da­lam ra­pat kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR.

“Apa yang kita (Komisi VI DPR) putuskan tidak jadi ya tidak apa-apa. Kami sarankan ini men­jadi pelajaran untuk membicara­kan dividen pada 2013,” kata ang­gota Fraksi Partai Demokrat ini.

Anggota Komisi VI DPR Nas­ril Bahar menyayangkan keputus­an rapat Banggar DPR yang me­ne­tapkan dividen Rp 30,77 tri­liun. “Kalau demikian, berarti Ko­misi VI tidak dapat mem­be­rikan ke­simpulan apapun ten­tang di­viden ini. Padahal, kami juga pu­nya wi­bawa seperti komisi lain da­lam me­nentukan postur ang­ga­ran,” ujar Nasril. [Harian Rakyat Merdeka]