Politisi Senayan Khawatir Bulog Lepas Tangan

Anggota Komisi IV DPR Her­manto mengatakan, secara eks­pli­sit di dalam Pedoman Umum Raskin 2012 secara jelas dise­but­kan, pemerintah mem­berikan sub­sidi pembelian beras yang dilak­sanakan oleh Perum Bulog untuk disalurkan sampai titik distribusi (TD).

“Jadi jelas di sini, sebagai ope­ra­tor Bulog tidak langsung menya­lurkan kepada RTS (rumah tang­ga sasaran) tetapi hanya sampai pada titik distribusi,” katanya.

Anggota Fraksi asal PKS ini menyatakan, Bulog memiliki ke­terbatasan wewenang dan tang­gung jawab dalam penyalu­ran ras­kin. Hal ini merupakan titik rawan terhadap penyimpangan.

“Kita minta pemerintah mem­berikan jaminan agar raskin bisa tepat sasaran. Untuk itu, meka­nis­me perlu diubah, Bulog harus ber­tanggung jawab penuh untuk mendistribusikan sampai pada RTS. Kalau seperti yang sudah ber­jalan, Bulog bisa lepas ta­ngan,” jelas Hermanto.

Setelah raskin sampai ke titik distribusi, selanjutnya peme­rintah daerah menyampaikan be­ras ter­sebut kepada RTS. Oleh karena itu, pelaksanaan program raskin sangat tergantung peran peme­rintah daerah seperti sosiali­sasi, pengawasan mutu, angku­tan, bia­ya operasional dan lain-lain.

Untuk diketahui, sasaran ras­kin tahun 2012 adalah 17,48 juta RTS se­suai dengan hasil Pen­da­taan Per­lin­dungan Sosial tahun 2011 (PPLS-11) Badan Pusat Sta­tistik (BPS).

Berdasarkan UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, telah ditetapkan subsidi pangan khu­susnya untuk raskin tahun 2012, yaitu 17,48 juta RTS dan alokasi 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1.600/kg di titik distribusi.

Sebagai gambaran, penyaluran raskin sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 meru­pakan awal pelaksanaan raskin yang bertujuan memper­kuat ke­ta­hanan pangan rumah tangga ter­utama rumah tangga miskin.

Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, rakyat miskin se­ba­nyak 18,5 juta kepala keluarga (KK) akan mendapatkan tamba­han 2 bulan subsidi raskin jika har­ga BBM dinaikkan. “Akan ada penambahan subsi­di raskin yang akan diumumkan saat bulan Ra­madhan tahun ini,” kata Agung.

Keluarga yang termasuk go­lo­ngan miskin itu akan mendapat 15 kg beras per bulan selama 1 tahun ditambah dua bulan pe­nam­bahan tadi. Masyarakat yang men­dapat­kan subsidi tersebut ha­rus mero­goh kocek Rp 1.600 per kg atau jauh lebih murah di­ban­ding harga normalnya, yaitu sekitar Rp 6.000-6500 per kg. Jadi, de­ngan adanya program ini subsidi un­tuk raskin sekitar Rp 4.250 per kg.

Anggota Komisi IV DPR Rofi’ Munawar mengingatkan, raskin yang diberikan harus menggu­nakan beras lokal seluruhnya.

“Bulog tidak boleh impor un­tuk memenuhi raskin karena ber­bagai macam insentif telah ba­nyak diberikan kepada Bulog seperti HPP (harga pembelian pemerintah) yang telah dinaik­kan,” tegas Rofi’. [Harian Rakyat Merdeka]