SDA: Kita Ikut Aturan, Disuruh Pakai Kapal Laut Juga Boleh...

“Draf awal (pemangkasan ang­garan) Rp 2,5 triliun dan itu ang­garan secara keseluruhan penghe­matan di Kementerian Agama. Perjalanan dinas masuk di da­lamnya,” jelas Menteri Agama (Me­nag) Suryadharma Ali alias SDA di Jakarta, kemarin.

Soal perjalanan dinas, SDA mengatakan, saat ini untuk per­jalanan dinas setingkat men­teri dan eselon I biasa meng­gunakan pesawat kelas bisnis. Ini semua diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Namun, SDA siap untuk me­nu­­run­kan fasilitas perjalanan dinas­nya demi meng­hemat ang­ga­ran. “Kita ikut aturan saja dan saya bersedia, sean­dainya disuruh pakai kapal laut juga boleh,” imbuhnya.

Selain itu, soal perjalanan dinas fiktif pegawai negeri sipil (PNS), Ketua Umum PPP itu mengata­kan, tak segan-segan memberi­kan ganja­ran kepada PNS yang melakukan tindakan melanggar itu di kementeriannya.

“Pengawasannya ada di BPK dan Irjen,” tukas SDA.

Sebelumnya, Menteri Ke­ua­ngan Agus Martowardojo me­minta Kementerian dan Lemba­ga (K/L) memotong anggaran yang diberikan di 2012 hingga men­capai 5 persen untuk me­nu­tup ke­ku­rangan anggaran akibat subsidi BBM.

Menurut anggota DPR Rofi’ Mu­­nawar, rencana pemerintah me­motong anggaran di ke­menterian strategis pendukung sektor pa­ngan, misalnya Kemen­terian Per­tanian akan berdampak pada sulitnya mencapai target surplus beras 10 juta ton pada 2014. Se­bab, paksaan peng­he­matan Rp 632 miliar yang anggarannya di­ambil dari pen­capaian swasem­bada pangan. Ke­mudian dilaku­kan pemang­kasan anggaran padi hibrida sebesar Rp 363 miliar menjadi Rp 84 miliar.

“Seharusnya pemerintah kon­sisten memperhatikan kepen­ti­ngan rakyat. Satu waktu mene­gaskan ketersediaan pangan pen­ting bagi negara, namun di waktu yang lain justru tidak berpihak dalam implementasi kebijakan­nya,” kritikpolitisi PKS ini.

Dia menegaskan, pemerintah seharusnya mendorong efekti­vitas kinerja dan penghe­matan dilaku­kan pada kegiatan belanja pegawai yang cukup banyak me­nguras keuangan negara.

Dalam APBN 2012, belanja pegawai sebesar Rp 215,73 tri­liun masih mendominasi atau sebanyak 22,36 persen dari be­lanja pemerintah pusat yang be­sarnya Rp 965 triliun diikuti be­lanja subsidi energi Rp 168,56 triliun. [Harian Rakyat Merdeka]