Anggota Komisi VII DPR DeÂwi Aryani mengatakan, untuk menggenjot produksi miÂnyak dalm negeri, BP Migas dan KeÂmenÂterian ESDM harus meÂngubah dulu sistem dan mekaÂnisme peÂngamÂbilan keputusan proses tenÂder kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Selama ini, hanya Kementerian ESDM saja yang terlibat dan BP Migas hanya di libatkan sebelum tanda tangan kontrak. Padahal, BP Migas seharusnya menjadi baÂgian dari verifikasi calon-calon operator minyak di indonesia.
“Jika KKKS adalah perusaÂhaÂan yang bonafid dan komit, maÂka target akan dilaksanakan deÂngan maksimal. Reward dan puÂnishÂment harus clean dan clear seÂhingÂga setiap komitmen yang tertera dalam perjanjian dilaksaÂnakan termasuk salah satunya pencapaian target produksi,†ujarÂnya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurut Dewi, BP Migas haÂrus mengeluarkan peraturan evaÂluasi setiap bulan. UtamaÂkan keÂpada KKKS untuk memÂberiÂkan monthly report sehingga diÂbahas segala masalahnya dan bisa diÂtangani cepat. “Perlu juga mekanisme sidak. Sebagai konÂtrol dan checking procedure unÂtuk mendapat fakta-fakta lapaÂngan yang aktual,†jelas Dewi.
Untuk mengoptimalkan blok minyak yang telah ada misalnya Cepu, lanjutnya, pemerintah perÂlu lebih tegas. Harusnya jika ada pelanggaran ketentuan batas wakÂtu produksi, maka pemerintah bisa mengambil alih. Bisa diÂbeÂrikan kepada BUMN atau konÂsorsium yang disepakati.
“Setiap sumur di Cepu harus dicek ulang potensinya berapa baÂrel per hari dan dilakukan kaÂjian mendalam menggunakan tekÂnoÂlogi terkini untuk mendeÂteksi keÂakuratan potensi minyak,†katanya.
Menanggapi desakan ini, KeÂpala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas Gde PradÂnyana mengatakan, kondisi proÂduksi minyak saat ini memang menurun. Cadangan minyak seÂdang menurun, sementara peneÂmuan-penemuan saat ini lebih banyak gas dibanding minyak.
“Kita tidak bisa memaksa alam memproduksi minyak. Kalau meÂmang yang ada gas ya kita proÂdukÂsi gas,†ujar Gde kepada Rakyat Merdeka, Jumat (16/3).
Karena itu, pihaknya kini seÂdang melakukan langkah-langÂkah untuk mencegah penurunan tersebut. “Kalau kita tidak melaÂkukan apa-apa penurunannya biÂsa mencapai 12-15 persen per taÂhun. Sementara ini kita belum bisa menaikkan jumlah produksi, yang kita lakukan paÂling tidak mengurangi laju peÂnurunan proÂduksi,†ungkapnya.
Gde mengungkapkan, tahun lalu tingkat penurunan produksi bisa dikurangi hingga hanya 3 persen. Ia berharap, pihaknya paÂling tidak bisa mempertahankan laju penurunan itu untuk tahun-tahun berikutnya. Menurutnya, sudah berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target itu.
“Di antaranya kita melakukan banyak sekali infil drilling di taÂhun ini karena sumur-sumur yang ada berasal dari lapangan tua, seÂhingga harus sering-sering dibor. Dengan harapan suÂmur-sumur itu masih dapat berÂproduksi,†jeÂlas Gde. [Harian Rakyat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: