Berita

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. (Foto: tim Nadiem)

Hukum

JPU: Vonis Nadiem Makarim Murni Penegakan Hukum, Bukan Kriminalisasi

RABU, 01 JULI 2026 | 14:32 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan bahwa vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim murni sebagai penegakan hukum.

JPU membantah keras adanya tudingan kriminalisasi terhadap kebijakan digitalisasi pendidikan dalam kasus rasuah proyek pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek tahun anggaran 2019-2022 tersebut.

Anggota Tim JPU, Corneles Geeb Paulus H menyatakan, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Selasa kemarin sudah sangat sejalan dan inheren dengan surat dakwaan serta alat bukti yang dihadirkan di persidangan.


"Terutama fakta-fakta persidangan yang telah kami sampaikan melalui keterangan saksi, ahli, dokumen, dan bukti-bukti elektronik lainnya. Dan ini sudah sangat sejalan dan inheren dengan putusan pengadilan," tegas Corneles dalam keterangannya, Rabu, 1 Juli 2026.

Corneles juga menggarisbawahi langkah progresif Majelis Hakim yang membuka pintu lebar untuk menjerat Nadiem dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Meskipun hakim menyampingkan tuntutan uang pengganti awal sebesar Rp4,7 triliun, pengadilan justru memerintahkan penyidik untuk mengusut potensi kerugian negara fantastis tersebut lewat jalur TPPU. Terlebih, hakim secara tegas menyebut Nadiem sebagai pelaku utama.

"Artinya hakim memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan TPPU dengan potensi kerugian negara Rp4,7 triliun. Bahkan dalam putusan hakim menyebut NM (Nadiem Makarim) sebagai pelaku utama," jelasnya.

Ia meyakinkan publik, seluruh proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga penuntutan didasarkan atas analisis hukum yang sangat kuat dan objektif.

"Perlu kami tegaskan di sini bahwa Majelis Hakim telah membuktikan bahwa kita tidak pernah melakukan kriminalisasi atas kebijakan. Yang kita lakukan adalah murni penegakan hukum," imbuhnya.

Bagi kejaksaan, putusan ini bukanlah panggung kemenangan atau kekalahan politik bagi pihak tertentu, melainkan momentum tegaknya keadilan bagi masyarakat luas, khususnya dunia pendidikan tanah air.

"Putusan ini bukan terkait siapa yang kalah atau menang. Tidak ada sama sekali. Tapi hari ini hukum dan keadilan telah ditegakkan," ketusnya.

Ia menambahkan, vonis ini menjadi jawaban keadilan bagi anak-anak sekolah di berbagai pelosok daerah yang hak digitalisasi pendidikannya telah dirampas, serta mereka yang data pribadinya diambil demi kepentingan lembaga tertentu secara ilegal.

"Kami penuntut umum melupakan segala hinaan, cacian, makian, cemooh, hingga ancaman yang disampaikan di dalam maupun di luar persidangan. Inilah keadilan yang sebenarnya," kata Corneles.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Purwanto S Abdullah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan kepada Nadiem Makarim.

Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka harta bendanya disita, atau diganti pidana 5 tahun kurungan.

Hakim menyatakan, Nadiem terbukti bersalah melanggar Pasal 604 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU No 1/2023 tentang KUHP, sebagaimana dakwaan subsider JPU.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan Nadiem bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi dan dilakukan secara terencana, terstruktur, serta sistematis. Keadaan ekonomi Nadiem yang berkecukupan juga dinilai menghilangkan alasan adanya dorongan ekonomi dalam melakukan korupsi.

Sementara hal yang meringankan, Nadiem bersikap sopan, kooperatif, belum pernah dihukum, dan pernah berkontribusi dalam inovasi teknologi pendidikan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya