Dialektika Ciganjur: Siapa Sebenarnya yang Diuntungkan Proyek di Papua?

Perbedaan pandangan terkait aktivitas pembangunan pemerintah di Papua mengemuka dalam kegiatan Refleksi Kemanusiaan bertajuk "Membedah Luka di Ujung Timur" yang digelar di Pesantren Luhur Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 27 Juni 2026.

Kegiatan tersebut diikuti para santri, komunitas keagamaan, serta kalangan mahasiswa. Diskusi berlangsung dinamis dengan mengangkat berbagai persoalan yang terjadi di Papua, termasuk proyek pembangunan pemerintah yang belakangan menuai penolakan dari sebagian masyarakat setempat.

Salah seorang peserta diskusi, Kheida Hula, menilai program swasembada pangan yang dijalankan pemerintah di Papua merupakan langkah positif bagi kepentingan nasional.

"Bagi saya, program pemerintah mengenai swasembada pangan sangat baik untuk kemajuan Indonesia. Dengan adanya hasil pertanian dan perkebunan di Papua, ketergantungan Indonesia terhadap pangan impor dari negara lain bisa dikurangi," ujar Kheida.

Namun, pandangan tersebut mendapat tanggapan dari peserta lain. Salah satunya disampaikan Umam yang mempertanyakan pihak penikmat dari pemanfaatan sumber daya alam di Papua.

"Faktanya masih ada penolakan dari masyarakat. Itu mengisyaratkan bahwa agenda pemerintah di Papua belum menjadi konsensus bersama dengan masyarakat lokal. Lalu, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari proyek-proyek di Papua?" kata Umam.

Dalam kesempatan yang sama, KH Syaifullah Amin yang menjadi pemantik diskusi menekankan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.

"Yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah kualitas hidup yang baik, pendidikan yang bermutu, kesejahteraan, serta pengakuan terhadap hak masyarakat lokal atas sumber daya yang mereka miliki. Karena itu diperlukan ruang dialog yang lebih masif antara pemerintah dan masyarakat Papua," ujarnya.

Sementara itu, Lurah Pesantren Luhur Ciganjur, Fadhil Bilad, mengajak seluruh pihak untuk memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan kemanusiaan di Papua.

"Kita harus concern terhadap isu ini. Jangan sampai pengelolaan sumber daya hanya berorientasi pada kepentingan pemerintah tanpa dibarengi pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Ini bisa memunculkan krisis kesetaraan manusia," pungkasnya.