Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. (Foto: Istimewa)
Kelas menengah dinilai menjadi kelompok yang paling terdampak oleh lonjakan harga BBM nonsubsidi Pertamax dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang terjadi secara bersamaan.
Baru-baru ini, BI secara mendadak menaikkan suku bunga menjadi 5,50 persen, kenaikan ini menjadi yang kedua dalam kurun waktu satu bulan. Tidak lama setelah itu, harga Pertamax melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai tekanan ganda tersebut semakin mempersempit ruang gerak keuangan rumah tangga kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi nasional.
"Mereka bukan kelompok miskin yang otomatis masuk daftar perlindungan sosial. Mereka berada di tengah, tampak stabil dari luar, tetapi rapuh dari dalam," kata Achmad kepada
RMOL pada Rabu 10 Juni 2026.
Menurutnya, kenaikan dua instrumen tersebut akan berdampak langsung bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama cicilan rumah dan ongkos yang harus dibayar.
"Bagi kelas menengah, kebijakan itu berdampak pada cicilan rumah yang makin mahal, cicilan kendaraan yang makin berat, biaya antar jemput anak yang naik, ongkos bekerja yang membengkak, dan tabungan yang makin cepat terkuras," kata Achmad.
Achmad menyoroti posisi kelas menengah yang kerap menjadi penyangga berbagai kebijakan ekonomi, di mana saat pemerintah perlu menjaga stabilitas rupiah, suku bunga dinaikkan. Ketika harga energi disesuaikan, pengguna BBM nonsubsidi yang mayoritas berasal dari kelompok kelas menengah juga harus menanggung konsekuensinya.
"Tapi ketika bantuan sosial dibagikan, mereka sering dianggap terlalu mampu untuk dibantu. Tetapi ketika pajak, bunga kredit, tarif, dan harga energi naik, mereka selalu dianggap cukup kuat untuk menanggungnya," kata Achmad.
Ia mengingatkan bahwa kelas menengah memiliki peran penting dalam perekonomian nasional sebagai pembayar pajak, pengguna kredit perbankan, pembeli rumah, hingga penggerak konsumsi domestik.
Namun demikian, jumlah kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir terus menyusut. Berdasarkan data BPS, jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.
"Ini bukan penurunan kecil. Ini adalah alarm sosial ekonomi," kata Achmad.
