Berita

Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). (Foto: Istimewa)

Nusantara

Kepastian Aturan Munas HIPMI Penting untuk Iklim Organisasi

SELASA, 09 JUNI 2026 | 19:48 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Polemik penetapan hak voters menjelang Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) yang akan digelar di Hotel Novotel Bandar Lampung pada Rabu-Kamis, 10-11 Juni 2026, dinilai tidak semata-mata menyangkut jumlah suara yang dimiliki suatu daerah. 

Bagi empat BPD HIPMI dari wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Papua, persoalan ini juga menyentuh aspek yang lebih mendasar, yakni kepastian aturan, konsistensi pengambilan keputusan, dan kepercayaan anggota terhadap tata kelola organisasi.

Ketua BPD HIPMI Papua Pegunungan, Anthonius Wetipo mengatakan, keberatan yang disampaikan pihaknya tidak boleh dipersepsikan hanya sebagai perdebatan mengenai satu tambahan suara dalam Munas.


“Isu ini bukan sekadar soal satu suara tambahan atau pengurangan voters. Yang lebih penting adalah bagaimana organisasi menjaga konsistensi aturan dan memastikan setiap keputusan memiliki dasar yang jelas,” kata Anthonius dalam keterangannya, Selasa 9 Juni 2026.

Sementara Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya, Rob Rafael Kardinal menyebut prinsip kepastian aturan yang selama ini menjadi fondasi dunia usaha juga harus menjadi pegangan dalam kehidupan berorganisasi.

“Ketika seluruh persyaratan telah dipenuhi dan proses verifikasi telah dilalui, maka keputusan yang diambil harus mengacu pada aturan yang sama bagi semua daerah,” kata Rob.

Sedangkan Ketua BPD HIPMI Papua Tengah, Yoti Gire menekankan bahwa dalam Rakorbid OKK BPP HIPMI di Bali sebelumnya telah dibahas standar penetapan voters yang berlaku bagi seluruh BPD. Karena itu, setiap perubahan atau perlakuan yang berbeda terhadap daerah tertentu perlu memiliki dasar normatif yang kuat agar tidak menimbulkan persepsi ketidakpastian dalam organisasi.

“Jika sebuah standar sudah dibahas dan menjadi rujukan bersama, maka penerapannya juga harus konsisten,” kata Yoti.

Terakhir, Ketua BPD HIPMI Papua Selatan, Nickson Pampang mengatakan, kepastian aturan dan keadilan dalam pengambilan keputusan merupakan modal penting untuk menjaga kredibilitas organisasi di mata anggota.

“Kepercayaan anggota akan tumbuh jika aturan diterapkan secara konsisten kepada semua pihak,” tutup Nickson.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya