YLBHI Soroti Ironi Penghargaan terhadap Marsinah

Pengangkatan Marsinah sebagai pahlawan nasional hingga rencana pembangunan Museum Marsinah dinilai hanya menjadi simbol kosong tanpa kejelasan terjaminnya kesejahteraan buruh.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur merespons rencana Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan buruh Indonesia.

Isnur melihat ada ironi besar di balik penghormatan negara terhadap Marsinah. Sebab, nilai perjuangan yang dahulu diperjuangkan aktivis buruh itu disebut justru masih banyak diberangus hingga hari ini.

“Dikasih (gelar) pahlawan Marsinah, tapi apa yang Marsinah perjuangkan itu ditindas,” kata Isnur saat aksi May Day di Senayan, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026. 

Menurutnya, kondisi buruh saat ini masih diwarnai ancaman PHK akibat sistem outsourcing dan kontrak kerja. Selain itu, kebebasan berserikat juga masih menghadapi tekanan.

“Sekarang sangat banyak ancaman orang-orang untuk berserikat, termasuk ancaman dari aparat kepolisian dan militer,” ujarnya.

Isnur juga menyoroti dugaan penghalangan massa buruh dari berbagai daerah untuk mengikuti aksi May Day. Situasi ini menunjukkan kontradiksi antara sikap pemerintah yang tampak mendukung buruh secara simbolik, namun di lapangan justru dianggap membatasi ruang gerak mereka.

“Kekuasaan seolah-olah bersama buruh, seolah-olah menyanyikan lagu internasional bareng, tapi di lapangan justru melanggar hak buruh,” ucapnya.

Marsinah adalah aktivis dan buruh perempuan PT Catur Putra Surya, Sidoarjo, yang gigih menuntut kenaikan upah dan kesejahteraan, serta melawan intimidasi militer terhadap rekan kerjanya pada Mei 1993, sebelum akhirnya ditemukan tewas mengenaskan.

Bagi YLBHI, penghormatan terhadap Marsinah seharusnya tidak berhenti pada gelar pahlawan atau pembangunan museum. Negara dinilai perlu memastikan perjuangan yang diwariskan Marsinah benar-benar diwujudkan lewat perlindungan hak buruh, kebebasan berserikat, dan penghentian praktik intimidasi terhadap pekerja.