Berita

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi. (Foto: RMOL/ Hani Fatunnisa)

Politik

Singgung Hasan Nasbi, Prabowo Tak Perlu Tambah Jabatan Komunikasi di Istana

KAMIS, 30 APRIL 2026 | 19:03 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengkritik penambahan jabatan bidang komunikasi di Kabinet Merah Putih, pada reshuffle kelima.

Peneliti Bidang Hukum TII, Christina Clarissa Intania menuturkan, penambahan jabatan yang dilakukan Presiden Prabowo adalah Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi yang ditempati Hasan Nasbi.

Sebelumnya Hasan Nasbi menduduki posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenqn (Presidential Communication Office/PCO).


"Terkait komunikasi pemerintah, sebetulnya tidak perlu lagi ada perubahan dalam struktur untuk memperbaiki komunikasi pemerintah," ujar Clarissa kepadq RMOL, Kamis, 30 April 2026.

Clarissa melihat pemerintahan Presiden Prabowo memang terbilang lemah dalam hal komunikasi publik, karena kerap mendapat kritik dari banyak pihak.

"Mulai dari cara menjelaskan kebijakan, perencanaan, dan merespon kritik masih menjadi hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah," sambungnya.

Meskipun fokus untuk memperbaiki komunikasi pemerintah memang penting dilakukan Presiden Prabowo, Clarissa memandang tidak ada jaminan komunikasi publik pemerintah akan lebih baik ke depannya.

"Perbaikan komunikasi ini seharusnya bisa diupayakan oleh pejabat-pejabat dan instrumen yang sudah ada," kata Clarissa.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya