Berita

Ira Puspadewi. (Foto: Antara)

Publika

Rehabilitasi Presiden dan Luka Transparansi Hukum

Menimbang Dampak terhadap Sistem Peradilan Indonesia
RABU, 26 NOVEMBER 2025 | 12:58 WIB | OLEH: FIRMAN TENDRY MASENGI*

PEMBERIAN rehabilitasi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Ira Puspa Dewi -mantan Direktur Utama ASDP yang telah dijatuhi hukuman dalam perkara dugaan korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara- menjadi preseden yang mengguncang fondasi sistem hukum Indonesia. Langkah ini menciptakan kegelisahan mendalam tentang batas kewenangan eksekutif dan ancaman terhadap prinsip transparansi hukum dalam negara demokrasi.

Pertanyaannya sederhana namun menentukan arah masa depan ketatanegaraan: apakah tindakan tersebut merupakan penggunaan kewenangan konstitusional yang sah, atau justru bentuk intervensi kekuasaan yang menggerogoti independensi peradilan?

Secara normatif, rehabilitasi diatur dalam Pasal 97–99 KUHAP, yang menegaskan bahwa rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang yang secara hukum diputus tidak bersalah atau dinyatakan tidak terbukti secara sah sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


Rehabilitasi tidak dimaksudkan sebagai instrumen politis atau kebijakan diskresi presiden untuk menegasikan putusan pengadilan yang telah menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, pemberian rehabilitasi terhadap terpidana yang telah dinyatakan bersalah -tanpa pembatalan putusan melalui mekanisme PK atau kasasi- dapat dipandang sebagai penyimpangan terhadap asas hukum yang fundamental.

Dalam perspektif separation of powers, tindakan Presiden berpotensi melampaui batas kewenangan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah menegaskan bahwa kewenangan Presiden dalam pemberian grasi dan abolisi harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman, bukan sebaliknya. Jika grasi saja dibatasi agar tidak merusak supremasi hukum, maka pemberian rehabilitasi yang memiliki dampak serupa terhadap otoritas putusan pengadilan semestinya tunduk pada prinsip yang sama.

Krisis transparansi hukum tampak semakin nyata ketika keputusan rehabilitasi diduga dilakukan tanpa membuka fakta hukum baru yang substansial dan diuji secara terbuka. Padahal, sistem hukum modern menuntut akuntabilitas dan keterbukaan sebagai prasyarat legitimasi. Ketika eksekutif dapat memulihkan status hukum seseorang yang telah terbukti merugikan negara tanpa proses koreksi yudisial, negara hukum terancam berubah menjadi negara kekuasaan -di mana keputusan tidak lagi berdasar logika hukum, melainkan preferensi politik dan kedekatan kekuasaan.

Preseden semacam ini menuju jurang bahaya: memunculkan asumsi bahwa para pelaku kejahatan korporasi dan korupsi dapat berharap pada pengampunan politik alih-alih pertanggungjawaban yuridis. Sejarah yurisprudensi Indonesia menunjukkan pelajaran penting -melalui Putusan MA No. 153 K/Pid/2017 yang menegaskan bahwa kejahatan merugikan keuangan negara adalah delik kepentingan publik yang tidak boleh tunduk pada kompromi kekuasaan. Ketika keputusan rehabilitasi menghapus stigma hukum tanpa menghapus kesalahan materiil, publik berhak mempertanyakan arah moral bangsa.

Dalam konteks ini, rehabilitasi yang diberikan bukan sekadar keputusan administratif, tetapi tindakan yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik, mencederai asas equality before the law, dan meruntuhkan transparansi hukumnya sendiri. Jika pemulihan nama baik dilakukan tanpa landasan putusan pengadilan yang membebaskan, maka prosedur hukum bukan lagi instrumen keadilan, melainkan formalitas yang dapat dinegosiasikan.

Pada akhirnya, supremasi hukum bukan diukur melalui kekuatan hukuman, tetapi kemampuan sistem peradilan menolak intervensi kekuasaan. Negara hukum runtuh bukan karena kekurangan aturan, tetapi karena ketertutupan proses dan kompromi terhadap asas. Rehabilitasi yang tidak melalui proses peradilan yang transparan adalah peringatan keras bagi demokrasi: ketika hukum tak lagi menjadi jangkar kebenaran, maka kekuasaanlah yang menjadi hakim.

Dan ketika kekuasaan menjadi hakim, maka sejarah telah berulang -bukan sebagai tragedi, melainkan sebagai ironi. 

*Penulis adalah advokat/pendiri RECHT Institute.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya