Berita

Analis komunikasi politik Hendri Satrio. /RMOL

Politik

Hensat: PDIP Mainkan Matematika Politik Lewat ‘Partai Penyeimbang’

KAMIS, 07 AGUSTUS 2025 | 11:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diduga tengah menerapkan strategi matematika politik cerdas dengan memposisikan diri sebagai penyeimbang di luar pemerintahan, bukan oposisi atau koalisi.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio atau akrab disapa Hensat menilai langkah tersebut cukup efektif untuk mempertahankan pengaruh politik sekaligus mengamankan basis suara menjelang Pemilu 2029.

“PDI Perjuangan saat ini sedang memainkan matematika sederhana sebetulnya. Dengan menempatkan diri di luar kabinet, maka rakyat akan ingat bahwa PDI Perjuangan ini di luar kabinet. Jadi kalau nanti pas pemilu 2029, suara-suara oposisi itu larinya ke PDI Perjuangan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis 7 Agustus 2025. 


Hensat menjelaskan, strategi terse juga memungkinkan PDI Perjuangan mempertahankan kenikmatan politik tanpa kehilangan dukungan rakyat.

Ia mencontohkan posisi strategis kader partai, seperti Megawati Soekarnoputri di BRIN dan BPIP atau Puan Maharani sebagai Ketua DPR.

“Jadi nikmatnya dapat, suara juga tidak hilang. Nah ini sebetulnya yang dimainkan oleh PDI Perjuangan, makanya saya katakan ini matematika sederhana aja,” katanya.

Menurutnya, narasi “penyeimbang” yang diusung PDI Perjuangan memperkuat citra independen partai.

 “PDI-P, partai demokrasi Indonesia penyeimbang. Kata-katanya aja dibikin sama mereka kalau adalah mereka partai penyeimbang,” ujarnya.

Dengan tidak bergabung ke koalisi pemerintahan, Hensat berpandangan bahwa PDIP dapat menarik suara masyarakat yang kritis terhadap pemerintahan.

Ia menambahkan, strategi ini selaras dengan pendekatan politik Prabowo Subianto yang merangkul semua pihak, menciptakan stabilitas politik.

“Karena kan sekarang oposisi mau lari ke mana suaranya? Nggak ada. Semuanya masuk di Pak Prabowo,” pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya