Berita

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera/RMOL

Politik

PKS: Pj Sekarang Jadi Contoh Bahayanya Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

RABU, 13 MARET 2024 | 04:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak wacana penunjukkan Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) oleh presiden bukan dipilih rakyat.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera ihwal usulan penunjukkan Gubernur DKJ oleh presiden.

"Kondisi Pj sekarang yang membuat banyak warga resah jadi contoh bahayanya gubernur (Jakarta) diangkat Presiden," tegas Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/3).


"Gubernur dipilih melalui pilkada. Jangan keburu hak warga Jakarta," tambahnya.

Menurutnya, kepala daerah setingkat gubernur harus dipilih oleh rakyat langsung sebagaimana amanah konstitusi.

"Pilkada membuat Gubernur dekat dengan rakyatnya," pungkasnya.

Populer

Bunker Super Nuklir Iran

Selasa, 17 Juni 2025 | 08:05

Mendagri Tito Harus Mundur dan Minta Maaf ke Rakyat

Selasa, 17 Juni 2025 | 18:46

Setelah Dikomunikasikan DPR, Presiden Prabowo Akan Ambil Alih Polemik 4 Pulau

Sabtu, 14 Juni 2025 | 20:39

Syarat Pemakzulan Gibran Terpenuhi Secara Hukum

Rabu, 18 Juni 2025 | 15:15

Tanggapan Jokowi soal Nabi jadi Bulan-bulanan Netizen

Senin, 16 Juni 2025 | 02:15

Ijazah Jokowi Kini Dituding Dicetak di Pasar Pramuka

Kamis, 19 Juni 2025 | 13:24

Samakan Jokowi dengan Nabi, Kader PSI Orang yang Irasional

Kamis, 12 Juni 2025 | 09:52

UPDATE

Jokowi dan Gibran Kembalikan Indonesia ke Zaman Jahiliyah

Senin, 23 Juni 2025 | 05:59

Perang Iran-Israel Adalah Keniscayaan

Senin, 23 Juni 2025 | 05:38

Jokowi Sakit Kulit, Roy Suryo Bandingkan dengan Mustafa Kemal Ataturk

Senin, 23 Juni 2025 | 05:26

HUT ke-498 Jakarta, Wahyu Dewanto Ajak Warga Tingkatkan Keharmonisan

Senin, 23 Juni 2025 | 05:20

Tiga Jemaah Haji Lansia Hilang di Tanah Suci

Senin, 23 Juni 2025 | 04:27

Dokter Tifa Tantang Jokowi Polisikan Beathor Suryadi

Senin, 23 Juni 2025 | 04:12

Bersihkan Indonesia dari Residu Jokowi!

Senin, 23 Juni 2025 | 04:05

Kebijakan Pejabat Geng Solo Ganggu Pemerintahan Prabowo

Senin, 23 Juni 2025 | 03:38

Jakarta Didorong Miliki Perda Keterbukaan Informasi Publik

Senin, 23 Juni 2025 | 03:15

Menulis Indah di Zaman Auto-Correct

Senin, 23 Juni 2025 | 03:13

Selengkapnya