Demokrat: Apakah Perlu Jokowi Melakukan Reshuffle?

DPP Partai Demokrat mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berhati-hati apabila ingin melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju sebelum masa jabatannya berakhir di 2024. Meskipun, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengatakan, kocok ulang kabinet alias reshuffle harus benar-benar diorientasikan pada kebutuhan di kabinet dan kebutuhan pemerintahan, bukan hanya politis semata.

“Apakah memang perlu ada reshuffle atau tidak. Siapa yang perlu direshuffle dan kapan harus direshuffle,” kata Herzaky kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/12).

“Waktu bekerja tinggal dua tahun, rakyat tentu berharap kinerja kabinet ini semakin membaik dan para menterinya Jokowi fokus memulihkan kondisi negeri,” sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi sinyal akan melakukan reshuffle kabinet sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024.

Mantan Walikota Solo itu merespons singkat survei Charta Politika Indonesia yang menyebut mayoritas warga setuju ada reshuffle kabinet.

"Mungkin (reshuffle kabinet di akhir masa pemerintahan). Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jumat (23/12).