Berita

Anies Baswedan saat bertemu Ahmad Heryawan di DPP PKS/Ist

Politik

Spanduk Anies-Aher Bertebaran, Demokrat: Spanduk Bareng AHY juga di Pelosok Indonesia

KAMIS, 03 NOVEMBER 2022 | 14:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Fenomena kemunculan spanduk Anies Baswedan dengan Ahmad Heryawan yang bertebaran di sejumlah daerah ditanggapi Partai Demokrat.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Renanda Bachtar mengatakan bahwa pihaknya tak mempersoalkan spanduk yang bertebaran tersebut.

"Bermunculan spanduk Anies-Aher di Tangsel dan Bandung, Jawa Barat, merupakan salah satu tanda banyak masyarakat yang punya harapan besar ke koalisi perubahan," ujar Renan dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (3/11).


Anies yang telah resmi diumumkan sebagai calon presiden (capres) 2024 oleh Partai Nasdem, menurutnya, memang tengah sibuk mencari calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya.

Namun, dengan adanya fenomena spanduk Anies bersama Aher yang notabene merupakan politisi senior PKS, dianggap Partai Demokrat sebagai bagian dari aspirasi masyarakat.

"Jadi, dimana-mana, wajah tokoh-tokoh koalisi perubahan mulai dimunculkan terus oleh masyarakat," sambung Renan.

Kendati begitu, masyarakat di daerah lain juga telah menyampaikan aspirasinya dengan memasang spanduk Anies bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY).

"Di berbagai pelosok Indonesia lainnya juga sudah bermunculan relawan Anies-AHY yang mendeklarasikan diri. Bahkan sudah sampai Pontianak, Kalimantan Barat, dan Ambon, Maluku, bukan hanya di Jakarta dan kota-kota besar di Jawa dan Sumatra," urainya.

"Ini bagian dari inisiatif masyarakat yang merindukan perubahan dan perbaikan," demikian Renan.

Kata Renan, aspirasi publik yang terus meluas, menunjukkan kuatnya angin perubahan yang didorong oleh masyarakat akar rumput, bukan sekadar agenda elite.

"Ini tentu semakin menguatkan motivasi kami untuk terus konsisten bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan," pungkas Renan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya