Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Muncul Wacana Reshuffle, Partai Koalisi Jangan Intervensi Hak Presiden Jokowi

SABTU, 15 OKTOBER 2022 | 04:20 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Terkait wacana dan desakan reshuffle kabinet, anggota partai koalisi pemerintah seharusnya tidak mengikuti PDIP untuk mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak kabinetnya.

Pandangan itu disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/10).

Menurut Jamiluddin, apa yang dilakukan PDIP, khususnya Sekjen Hasto, memang tak layak diikuti. Sebab, Hasto tak punya otoritas atau wewenang merombak kabinet.


Lebih lanjut, Jamiuddin berpendapat, menteri yang berasal dari partai koalisi pemerintah sama-sama berpeluang di reshuffle.

"Itu artinya, menteri dari PDIP terbuka kemungkinan di reshuffle kalau dinilai presiden kinerjanya rendah atau melakukan.pelanggaran hukum berat," demikian analisa Jamiluddin.

Bagi Mantan Dekan FIKOM IISIP Jalarta, karena itulah biarkan presiden memutuskan layak tidaknya kabinetnya dirombak. Sebab, reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden.

"Jadi, semua partai koalisi pemerintah idealnya tidak menyuarakan reshuffle kabinet di ruang publik. Selain hanya akan membuat gaduh sesama partai koalisi, juga akan menjadi tontonan tak elok di mata rakyat," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya