Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi/Net
Wacana interpelasi Formula E yang digulirkan 33 Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali memanas.
Hal ini usai Badan Kehormatan menyatakan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi tidak melanggar kode etik saat menggelar rapat paripurna.
Prasetio pun menyebut akan menggelar rapat Badan Musyawarah menentukan kembali waktu pelaksanaan paripurna interpelasi.
"Mendapat dukungan atau tidak pada perjalanan hak interpelasi, nanti urusan lain," kata Prasetio diberitakan
Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (15/4).
Politikus PDI Perjuangan itu melanjutkan, interpelasi merupakan hak bertanya legislator pada kebijakan kepala daerah yang berdampak luas di tengah masyarakat.
"Terpenting kami 33 orang anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI sebagai interpretasi masyarakat Jakarta telah berupaya penuh bertanggung jawab atas tugas dan fungsi yang kami miliki," sambungnya.
Dalam hal ini, DPRD DKI Jakarta hanya ingin mengetahui kucuran APBD senilai Rp 560 miliar untuk pembayaran commitment fee kepada Formula E Operation (FEO).
Sementara itu, tujuh fraksi bersama empat pimpinan dewan sejak awal tegas menolak interpelasi Formula E, yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.
Sedangkan empat pimpinan dewan tersebut adalah Mohammad Taufik dari Fraksi Gerindra, Abdurrahman Suhaimi dari PKS, Zita Anjani dari Fraksi PAN dan Misan Samsuri dari Fraksi Demokrat.
