Berita

Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Partai Gerakan Kemandirian Bangsa (Gema Bangsa). (Foto: Dok. Gema Bangsa)

Politik

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

MINGGU, 13 SEPTEMBER 2026 | 17:39 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai Gerakan Kemandirian Bangsa (Gema Bangsa) menuntaskan rangkaian Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan sebagai persiapan verifikasi Pemilu 2029 sekaligus mengunci strategi pemenangan berbasis daerah pemilihan (dapil).

Rakortas pamungkas bertajuk "Konsolidasi Untuk Kemandirian Bangsa" yang berlangsung pada 12-13 September 2026 ini dihimpun pimpinan DPW dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, hingga Maluku Utara.

Sebelumnya, Safari Rakortas Gema Bangsa telah menyisir wilayah Papua di Jayapura pada 25 Juli 2026, zona Pulau Jawa pada 19 Agustus 2026, serta kawasan Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sumatra pada 2-3 September 2026 di Kantor DPP Gema Bangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.


Ketua Umum DPP Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq menegaskan, penguatan struktur dan pemetaan persoalan daerah sebagai kunci utama perjuangan politik konstitusional untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat.

"Situasi kondisi negara kian banyak problematika. Inilah momentum untuk berani tampil memperjuangkan desentralisasi politik guna menjawab kegaduhan dan masalah di daerah-daerah," kata Rofiq, Minggu, 13 September 2026.

Menurutnya, desentralisasi politik adalah ruh sekaligus mantra bagi kita untuk menentukan kebaikan bagi politisi dan iklim politik lokal yang tidak pernah diberikan oleh partai lain. Pemetaan masalah di tingkat lokal menjadi pijakan penting agar gerak parpol tidak terjebak dalam wacana elitis semata.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gema Bangsa, Muhammad Sopiyan menyebut Rakortas tersebut ditujukan untuk menguji ketahanan soliditas struktur hingga tingkat DPD kabupaten/kota.

Guna menghadapi tahapan verifikasi, Gema Bangsa mengerahkan Aplikasi Gema Bangsa untuk efisiensi dan transparansi data keanggotaan. Pelatihan teknis bagi operator wilayah pun dijadwalkan bergulir mulai awal Oktober 2026 demi mencegah potensi kegandaan Kartu Tanda Anggota (KTA).

"Seluruh perangkat kepartaian harus disiapkan sedini mungkin. Untuk urusan verifikasi, kami optimistis tuntas lebih cepat berkat dukungan sistem digital internal partai," jelasnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Gema Bangsa, Yani menambahkan, strategi perolehan suara wajib berbasis data dan analisis terukur di lapangan.

Bappilu menargetkan pembentukan badan pemenangan di seluruh daerah rampung paling lambat Oktober 2026 dengan menempatkan tim khusus di luar kepengurusan harian partai.

"Target kita kemenangan elektoral yang nyata. Strategi dan taktik pemenangan harus cermat, analitis, dan terukur berbasis data lapangan. Dengan eksekusi maksimal, kita targetkan perolehan kursi yang signifikan di setiap tingkatan," pungkas Yani.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya