Berita

Presiden Brasil Jair Bolsonaro merupakan pemimpin negara yang kontroversial karena kerap memandang sebelah mata ancaman pandemi Covid-19/Net

Dunia

Meski Presidennya Enggan Divaksin, Brasil Segera Syaratkan Bukti Vaksinasi Bagi Pengunjung Asing

MINGGU, 12 DESEMBER 2021 | 12:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Brasil akan mensyaratkan bukti vaksinasi Covid-19 bagi pengunjung asing yang hendak masuk ke negara tersebut.

Begitu putusan yang ditetapkan oleh seorang Hakim Mahkamah Agung di Brasil, yakni Hakim Luis Roberto Barroso, jelang akhir pekan ini. Dengan demikian, putusan ini membatalkan peraturan yang dikeluarkan sebelumnya oleh badan kesehatan nasional yang hanya menuntut tes PCR negatif untuk pendatang asing.

Hakim mengatakan, putusan itu dibuat demi mencegah penyebaran varian baru Omicron. Namun pengecualian akan dibuat untuk mereka yang datang dari negara-negara yang tidak dapat memvaksinasi sebagian besar populasi mereka. Namun mereka harus dikarantina pada saat kedatangan selama lima hari.


Belum jelas kapan persyaratan baru akan diperkenalkan. Namun Brasil sendiri merupakan negara yang sebelumnya "lunak" terhadap peraturan mengenai aturan vaksinasi. Hal itu membuat Brasil menjadi negara yang populer di kalangan wisatawan yang tidak divaksinasi.

Namun putusan baru Hakim Mahkamah Agung tersebut akan mengubah citra itu.

Putusan itu dipandang sebagai pukulan lain bagi Presiden Brasil Jair Bolsonaro, yang telah berulang kali mengagalkan upaya untuk mengendalikan penyebaran virus di salah satu negara yang paling parah dilanda pandemi itu. 


Bolsonaro merupakan pemimpin negara yang kontroversial karena kerap memandang sebelah mata ancaman pandemi Covid-19. Ia juga belum disuntik vaksin Covid-19.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya