Berita

Demo mahasiswa menolak pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja/RMOL

Politik

Tak Cuma Demokrat, Fitnah Pendanaan Demo Juga Lukai Buruh Dan Ormas Mahasiswa

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 03:32 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kabar yang menyebut Partai Demokrat mendanai setiap aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang terjadi beberapa pekan ini adalah fitnah dan hoax.

"Bahwa pernyataan aksi dan gerakan besar penolakan UU Ciptaker diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoax. Tidak berdasar," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Ciamis Sopwan Ismail kepada Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (11/10).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ciamis ini juga mengatakan, benar Partai Demokrat melakukan penolakan terhadap omnibus law RUU Ciptaker. Dia menegaskan, sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi.


"Penolakan UU Ciptaker juga dilakukan oleh ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akademisi, LSM, serikat buruh, organisasi mahasiswa serta beberapa kepala daerah," beber Sopwan.

Namun demikian, sikap tersebut tak serta-merta membenarkan fitnah yang ditujukan kepada partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut. Menurutnya, pernyataan yang menuduh Demokrat sebagai pendana aksi telah melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain.

Karena, jelasnya, mereka yang turun ke jalan, murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya