Ilustrasi Bendera Australia/Net
Australia makin lengket dengan Washington akhir-akhir ini, seolah menegaskan negara itu siap mendukung AS dalam pertikaiannya dengan Tiongkok. Hal itu semakin dipertegas dengan keluarnya sebuah deklarasi resmi untuk PBB dari Australia yang isinya menolak klaim territorial dan maritim Beijing di Laut China Selatan.
Dalam deklarasi yang diajukan pada Kamis (23/7) itu Australia menolak klaim China atas pulau-pulau sengketa di kawasan perairan yang menjadi jalur perdagangan dunia. Canberra menilai klaim itu tidak konsisten dengan hukum internasional, sebuah tindakan yang mungkin akan membuat Beijing murka.
“Australia menolak klaim China untuk 'hak bersejarah' atau 'hak dan kepentingan maritim' sebagaimana ditetapkan dalam 'perjalanan panjang praktik sejarah' di Laut China Selatan," bunyi pernyataan itu, seperti dikutip dari
AFP, Sabtu (25/7).
“Tidak ada dasar hukum bagi China untuk menggambar garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar fitur kelautan atau 'kelompok pulau' di Laut China Selatan, termasuk di sekitar kepulauan 'Four Sha' atau 'benua' atau 'kepulauan terpencil'," lanjut pernyataan tersebut.
Deklarasi itu muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan Beijing mengejar wilayah dan sumber daya di Laut China Selatan sebagaisebuah kegiatan yang ilegal, secara eksplisit mendukung klaim teritorial negara-negara Asia Tenggara terhadap China.
China mengklaim hampir semua Laut China Selatan berdasarkan apa yang disebut garis sembilan batang, garis batas yang samar dari peta yang berasal dari tahun 1940-an.
Ketegangan ini terjadi menjelang pembicaraan tahunan antara Australia dan AS, dengan para menteri melakukan perjalanan ke Washington untuk pertama kalinya sejak perbatasan Australia ditutup karena pandemi virus corona.
Menlu Australia Marise Payne dan Menhan Linda Reynolds mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (25/7) bahwa pertemuan-pertemuan itu datang pada "waktu kritis" dan sangat penting dan akan diadakan secara tatap muka langsung.
Payne dan Reynolds juga menulis sebuah artikel di surat kabar The Australian pada hari Sabtu, yang menyebut undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan di Hong Kong bulan lalu sebagai sesuatu yang tidak jelas.
“Kami menghadapi krisis kesehatan masyarakat, pergolakan ekonomi dan bangkitnya rezim otoriter yang menggunakan paksaan dalam upaya untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh dengan mengorbankan kebebasan dan kedaulatan kami,†tulis mereka.
Hubungan AS dengan China telah memburuk dalam beberapa bulan terakhir, terutama karena perselisihan perdagangan, pandemik virus corona dan tindakan keras Beijing terhadap demonstrasi di Hong Kong.
Pada hari Jumat (24/7), Beijing memerintahkan konsulat AS di Chengdu untuk tutup sebagai tindakan balasan atas penutupan konsulatnya di Houston yang dituding menjadi pusat pencurian kekayaan intelektual.
