Layanan Keuangan Digital, Jokowi: Perlindungan Nasabah Diutamakan

Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan mengalami peningkatan. Dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan pada 2019 mencapai 38,03 persen.

Angka tersebut meningkat dibanding survei yang sama pada 2016 yang hanya berada pada angka 29,7 persen. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas bersama para menteri menyebut angka tersebut masih tergolong rendah.

“Saya ingin bandingkan inklusi keuangan di negara lain di ASEAN saja. Di Singapura, telah mencapai 98 persen, kita tadi masih di angka 76 persen. Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen. Artinya kita masih di bawah mereka sedikit,” ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/1).

Jokowi pun mendorong lembaga keuangan, utamanya perbankan, untuk mengadakan sejumlah program peningkatan inklusi keuangan dan mengembangkan lebih jauh produk dan kualitas layanan mereka di Indonesia.

Ia meminta lembaga keuangan mikro serta bank wakaf mikro,  diperluas agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Layanan keuangan juga mestinya difokuskan pada layanan digital berbasis internet.

“Ini harus terus dikembangkan karena kita ingat negara kita merupakan negara kepulauan sehingga kita perlukan layanan keuangan digital yang berbasis internet,” harap Jokowi.
Ia pun mengimbau agar perlindungan bagi nasabah atau konsumen diutamakan untuk menciptakan rasa aman dalam menggunakan layanan keuangan.