Berita

Ilustrasi Anak-anak Sedang Ujian/Net

Nusantara

Dukungan Hapus UN, Tekanan Psikologis Buat Siswa

KAMIS, 12 DESEMBER 2019 | 06:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Penghapusan ujian nasional yang diwacanakan Nadiem, mendapat dukungan sejumlah pihak, di antaranya adalah asosiasi guru.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengatakan penghapusan ujian nasional adalah suara mereka.

"Itu memang kami sampaikan, kami suarakan. Itu usul dari FSGI. Maka kami mengapresiasi keputusan Mas Menteri," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo,  Rabu (11/12).


Mereka menilai bahwa sistem UN yang saat ini terbilang kuno. Ia menyarankan, evaluasi pembelajaran sebagai perintah UU Sisdiknas, haruslah tetap ada tetapi polanya bisa di kelas 4 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Kemudian UN jangan lagi disamakan pelaksanaannya antardaerah tiap tahun.

Gagasan-gagasan Nadiem dinilai membangun kembali kasta sekolah. Hal itu diungkapkan oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI).

Bahkan, IGI mendukung apabila penghapusan UN dilakukan lebih cepat.
"Terkait Ujian Nasional sebenarnya kami berharap Ujian Nasional dihapuskan bukan di tahun ajaran 2020-2021, tetapi seharusnya sudah dihapuskan di tahun ajaran 2019-2020," ujar Ketum IGI Muhammad Ramli Rahim, Rabu (11/12).

Ramli menjelaskan, UN memang sedari dulu perlu dihapuskan karena tak memberikan manfaat bagi pembelajaran siswa. Malahan dampak negatif yang dirasakan siswa karena tekanan psikologis untuk bisa lulus. "Jadi UN ini memang tidak ada gunanya," ujar Ramli.

Menurutnya, hal perlu dilakukan untuk memperbaiki dunia pendidikan Indonesia adalah menghadirkan guru yang berkualitas, bukan dengan UN. Ramli bilang jumlah guru masih sedikit dari jumlah anak di Indonesia yang membutuhkan pendidikan.

Sekarang 52% guru itu bukan PNS, artinya sudah sangat parah kondisi pendidikan kita. Jadi anggaran-anggaran yang mestinya tidak diperlukan yah mestinya dihapuskan, supaya konsentrasi pada anggaran untu pengangkatan guru," ungkap Ramli.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya