Gerakan bunuh politik uang/RMOLSumut
Politik uang merupakan fenomena yang dapat mengganggu masa depan demokrasi Indonesia. Hal itulah yang mendasari Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 resmi mendeklarasikan Gerakan Bunuh Politik Uang.
Organisasi yang dimotori oleh anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 yakni Muhri Fauzi Hafiz, Nezar Djoeli, Aripay Tambunan dan Hanafiah Harahap ini mendeklarasikan di De’ Empatbelas Coffe Shop Jalan Armada Medan, Senin (9/12).
Hanafiah Harahap menjelaskan, praktik transaksional itu hanya akan menjadikan dunia politik sebagai pasar modal dengan investasi kerugian jangka panjang.
“Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 lahir sebagai sebuah organisasi yang bergerak mengawal demokrasi yang bermartabat dan melahirkan kader muda anak bangsa yang akan menjadi pemimpin di daerah dan pemimpin nasional dengan cara-cara yang baik,†ungkapnya dilansir
RMOLSumut.
Ia melanjutkan, organisasi tersebut adalah mitra masyarakat dengan semua problema kehidupan berbangsa dan bernegara. Pihaknya mengaku siap menjadi pendamping masyarakat serta elemen anak bangsa memperjuangkan hajat hidup orang banyak sesuai amanat UUD 1945.
Organisasi perkumpulan masyarakat Demokrasi 14 ini, lanjutnya, akan bersinergi dengan pemerintah untuk melahirkan masyarakat yang bermartabat dan cerdas dalam berpolitik.
“Gerakan bunuh politik uang ini akan ikut berkontribusi menjaga nilai-nilai kemanusian, demokrasi, dan hukum yang masih jauh dari cerminan UUD 1945,†imbuhnya.
Muhri Fauzi Hariz menambahkan, pihaknya sadar gerakan bunuh politik uang mungkin berat untuk dilakukan. Namun, ia akan terus memberi pemahaman kepada masyarakat agar cerdas dalam menentukan pilihan politiknya.
“Lahirnya gerakan bunuh politik uang dari keinginan anak muda yang mendapat sambutan perkumpulan demokrasi 14 dan kawan yang akan maju dalam Pilkada serentak 2020,†tuturnya.
Dalam rangkaian deklarasi itu, juga dilakukan peresmian De’ Empatbelas Coffe Shop serta peluncurkan buku Bunuh Politik Uang karya Muhri Fauzi Hafiz serta orasi kesepakatan Gerakan Bunuh Politik Uang dari beberapa bakal calon (Balon) kepala daerah.
