Berita

Ilustrasi Pengamanan Perairan/Net

Nusantara

INCA Minta Jokowi Berikan Satu Saja Penegak Hukum Di Perairan

RABU, 04 DESEMBER 2019 | 15:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan kalangan pengusaha galangan kapal yang tergabung dalam Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA). Pertemuan Jokowi dengan INSA di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12) berlangsung secara tertutup.

INCA meminta Jokowi merombak habis satuan pengamanan wilayah laut. Ketua INSA, Carmelita Hartoto, menguraikan hal tersebut usai menghadap Jokowi.

"Kami berharap Presiden mau memberikan satu penegak hukum saja," kata Carmelita, Rabu (4/12).


Saat ini, memang ada beberapa penegak hukum di wilayah perairan Indonesia, mulai dari Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Kementerian Perhubungan, hingga Korps Kepolisian Perairan dan Udara Polri.

Maraknya satuan penegak hukum di wilayah perairan membuat kalangan pengusaha merugi, keluh Carmelita. Pasalnya, keberadaan mereka justru menghambat arus barang lalu lintas di perairan.

"Selama ini kami sering diberhentikan, sehingga cost of logistic kami, seperti bahan bakar lebih mengambil banyak, kan. Juga mustinya kita tiba dalam waktu satu atau dua hari, tapi perpanjangan karena setop-setop," urai Carmelita.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mendampingi Jokowi saat menerima INSA, menegaskan keluhan yang sudah disampaikan kalangan pengusaha tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan jajaran menteri terkait.

"Karena ini memang bidangnya maritim, Insya Allah kita akan bahas dengan Pak Luhut di Kementerian Maritim," kata Budi.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya