Berita

Jokowi/Net

Politik

Pengangguran Akan Tumbangkan Jokowi

JUMAT, 24 AGUSTUS 2018 | 17:45 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Perubahan bakal terjadi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal tumbang dan tidak akan bisa mempertahankan kekuasaannya.

"Jokowi berat bisa menang di Pilpres 2019. Puluhan juta pengangguran yang terorganisir tidak akan memberikan suaranya ke Jokowi," kata Ketua Pusat Komite Persatuan Nasional-Ganti Presiden (KPN-GP) 2019, Yudi Syamhudi Suyuti, Jumat (24/8).

Jokowi terbukti tidak mampu mewujudkan janji kampanye menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Yang terjadi malah masuknya imigran gelap atau tenaga kerja ilegal secara besar-besaran dari China.


"Atas kegagalan Jokowi, kaum pengangguran ditambah para pelaku ekonomi dan rakyat banyak yang ingin perubahan akan menegaskan sikap politiknya ke Prabowo-Sandi sebagai pemimpin yang diharapkan," kata Yudi.

Pengangguran adalah salah satu fundamental dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Jika sumber-sumber produksi ekonomi dibangun dan diperkuat secara massif dengan target membuka lapangan kerja besar-besaran maka modal, sumber-sumber kemakmuran dan pasar akan bergerak secara kuat.

Sebaliknya, jika sumber-sumber produksi semakin hari semakin lemah, pengangguran akan bertambah banyak yang pada akhirnya memicu naiknya angka kriminalitas, bunuh diri, kesengsaraan hingga berpotensi terjadinya kerusuhan besar-besaran.

"Apalagi jika bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi. Dari sinilah, kaum pengangguran yang terorganisir membutuhkan tempat aspirasi politiknya, dimana suaranya akan diberikan pada Pilpres 2019," tukasnya. [lov]

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya