Berita

Politik

DPR Didorong Segera Tuntaskan RUU Pekerjaan Sosial

KAMIS, 19 JULI 2018 | 23:16 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Asosiasi Pendidikan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Aspeksi) meminta Komisi VIII DPR segera menuntaskan pembahasan RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial (Peksos).

"Kami berharap di periode ini DPR bisa menuntaskan RUU Peksos itu menjadi sebuah UU sehingga bisa menjadi payung hukum pekerjaan sosial," kata penasehat Aspeksi Prof. Adi Fachrudin di sela-sela Rakernas Aspeksi di Hotel Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis (19/7).

UU Peksos nantinya akan menetapkan standardisasi baku demi peningkatan mutu pekerja sosial. Tujuannya agar pekerja sosial dapat diakui sebagai sebuah profesi yang profesional layaknya di negara-negara lain.


Menurut Adi Fachruddin, seiring makin banyaknya jumlah pekerja sosial dan semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial, aktivitas praktik pekerjaan sosial di Indonesia memerlukan payung hukum berupa UU. Karena RUU Peksos tersebut sudah ada dan sedang dibahas, maka alangkah bagusnya jika RUU itu segera dituntaskan.

"Pekerja sosial profesional dan praktik pekerjaan sosial itu kebutuhan negara. Tapi, aktivitas dan eksistensinya harus mendapat perlindungan hukum. Karenanya, semua pihak lebih-lebih Kemensos yang merupakan leading sector dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial harus berperan aktif mendorong percepatan RUU itu menjadi undang-undang," paparnya.

Aspeksi sendiri adalah organisasi profesi tempat bernaungnya jurusan atau program studi, dan dosen-dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial baik di PTN maupun PTS se-Indonesia. Selain menggelar Rakernas, Aspeksi juga melakukan Workshop Penyusunan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Inti di bidang Kesejahteraan Sosial.

Ketua Departemen Kessos FISIP USU Agus Suriadi mewakili panitia mengatakan, rakernas dan workshop kali ini sangat strategis mengingat semakin tingginya minat menjadi pekerja sosial dan juga semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial.

"Melalui rakernas ini, Aspeksi akan semakin solid dan pada gilirannya nanti akan mampu melahirkan peksos profesional yang akan member kontribusi dalam penanganan masalah kessos," katanya.

Ketua Umum Aspeksi Dr. Oman Sukmana mengatakan, hasil rekernas akan menjadi langkah penting dalam menjalankan roda organisasi dan hasil workshop akan menjadi panduaan program studi dan dosen dalam aktivitasnya memberi pengajaran di kelas.

"Pada akhirnya, semua ini sebagai wujud kontribusi kepada pemerintah dalam upaya membantu penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan pendidikan tinggi," ucapnya. [rus]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya