. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri meningkat. Hasil survei Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) selama dua pekan 14 sampai 28 Juni, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 78.3 persen.
Bila dibanding dua tahun sebelumnya, sejak Jenderal Tito Karnavian menjabat Kapolri pada 13 Juli 2016, ada peningkatan sekitar 10 persen. Artinya ada kenaikan rata-rata sekitar 5 persen setiap tahunnya.
Hasil survei Lemkapi ini tidak jauh berbeda dengan hasil survei Alvara Research Centre yang dilakukan April dan Mei 2018 yang hasilnya 78.8 persen menyatakan publik puas kinerja Polri. Sedang survei Kompas pada bulan Oktober 2017 lalu menilai keberhasilan pemerintah Joko Widodo adalah mengelolah bidang politik dan keamanan, angkanya 76,4 persen.
Hasil survei ini juga sejalan dengan hasil riset lembaga internasional Gaklup's Law Order 2018 yang menempatkan Indonesia rangking 9 negara teraman di dunia.
Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Hasibuan mengatakan survei Lemkapi ini menggunakan wawancara dan tatap muka dengan metode
tehnik multistage random sampling (MRS). Survei mengambil 750 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan
margin of error sekitar 3.5 persen dan tingkat kepercayaan 97 persen.
Penelitian ini dilakukan tim peneliti Lemkapi dan jaringan perguruan tinggi di seluruh daerah. Hasil survai menyebutkan publik semakin percaya terhadap kinerja Polri karena melihat polisi terus berbenah menuju profesionalisme.
Hal ini juga sejalan dengan program promoter Kapolri yakni peningkatan kepercayaan masyarakat lewat pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan polri berbasis IT.
"Kepercayaan publik semakin baik karena pelayanan Polri transparan dan menggunakan teknologi IT," kata Edi Hasibuan didampingi ketua pakar Lemkapi Prof. Faisal Santiago di Jakarta, Selasa (10/7).
Menurut Edi, hal lain yang membuat masyarakat semakin percaya terhadap Polri adalah komitmen Kapolri yang tegas terhdp seluruh anggotanya khususnya dalam menghadapi pengamanan pilkada. Publik melihat Kapolri tegas terhadap oknum yang tidak netral dalam pilkada. Selain itu masyarakat juga melihat sinergitas Polri dan TNI juga cukup bagus dalam pengamatan.
"Publik melihat pengamanan pilkada, polisi kedepankan netralitas termasuk di wilayah Jabar dan Sumut yang sempat dicurigai masyarakat tidak netral," ujar staf pengajar ilmu hukum Universitas Suryadarman Jakarta ini.
Jelas Edi yang juga mantan anggota Kompolnas itu, alasan lain publik percaya terhadap kinerja kepolisian melihat banyaknya polda yang terus meningkatkan pelayanan. Apalagi saat ini polda kini terus berlomba-lomba meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai dampak peningkatan status dari tipe B ke tipe A.
Publik sendiri melihat selama bertahun-tahun perubahan tipe polda di Indonesia stagnan, dan dalam dua tahun terakhir ini ada perubahan status yang gencar disertai penambahan personil dan kenaikan anggaran yang cukup signifikan.
Selain percaya, hasil survei menyebutkan ada pula responden yang menilai Polri masih perlu perubahan dan inovasi dalam pelayanan dengan angka sekitar 17.2 porsen. Salah satu pelayanan yang disorot publik adalah masih kurangnya personil polisi di pedesaan. Publik menginginkan anggota babin kantibmas diperbanyak di setiap desa agar kehadiran polisi betul-betul dirasakan masyarakat.
Kemudian, publik juga mengharapkan pelayanan reserse dan lalulintas juga perlu ditingkatkan agar kinerjanya semakin profesional. Dalam survei ini publik mengusulkan perlu peningkatan dukungan anggaran operasional dan kesejahteraan personil termasuk peningkatan tunjangan kinerja anggota Polri. Publik yakin jika anggota sejahtera maka pelayanan semakin bagus.
Sementara itu dalam survei ini didapatkan 4,5 persen responden tidak memberikan respon dan tanggapan apa-apa.
"Kami berharap ini akan menjadi masukan yang berharga kepada Polri yang saat ini memperingati Hari Bhayangkara yang ke 72 tahun," tutup Edi sambil mengharapkan Polri tidak cepat puas serta jangan lengah.
[rus]
