. Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) akan diberikan sanksi terkait sikap politiknya yang mendahului keputusan resmi partai.
"Selamat pagi Twips. Saya harus jelaskan berita yang terus dibesar-besarkan demi citra terkait #sanksiTGB. Ada yang menulis, sanksi diberikan karena mendukung Jokowi, salah," tulis Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, Selasa (10/7).
Jelas Ferinand, apa yang dilakukan oleh TGB dengan mendukung Jokowi dua periode bukanlah sebuah kesalahan. Sikap Gubernur NTB dua periode itu banyak yang sama di internal Demokrat sebagaimana sikap yang menolak Jokowi dua periode.
"Demokrasi di internal Demokrat hidup dan berjalan baik," terangnya.
"Jika dukungan TGB ke Jokowi tidak salah, lantas apa yang salah? Kenapa TGB akan diberikan sanksi? Jawabannya adalah, karena TGB sebagai pejabat tinggi partai, telah mendahului sikap resmi partai dengan deklarasi terbuka dukungannya. Deklarasi=menyatakan sikap," lanjut Ferinand.
Dengan demikian, TGB akan diberikan sanksi bukan karena mendukung Jokowi tapi karena
offside, mendahului sikap resmi partai.
"Terkait perbedaan dukungan di internal, sungguh itu biasa bagi kami. Banyak yang berbeda termasuk saya. Tapi kami tidak boleh mendahului partai," ujar Ferinand.
Perbedaan pendapat di Demokrat itu sah, tidak salah dan tidak dosa. Tapi ketika bersikap resmi keluar mendahului sikap resmi partai maka itu
offside dan harus disemprit. Ada tata krama politik yang harus dipatuhi sebagai kader partai.
Dengan penjelasan ini, lanjut Ferinand, Demokrat berharap semua pihak mengerti dan tidak perlu ada yang menempatkan TGB seolah dizalimi. Tidak perlu ada kelompok yang membesar-besarkan seolah TGB korban partai, tidak. TGB menuai kritik publik adalah karena sikapnya bukan karena Demokrat.
"Sekali lagi kami pertegas, TGB akan mendapat sanksi bukan karena mendukung Jokowi, tapi karena sikapnya mendahului sikap resmi partai. Sebagai pejabat tinggi partai, mestinya TGB mengerti akan ini," demikian Ferdinand Hutahaean.
[rus]
