Berita

Sekjen PPIK Teguh Santosa dan Presiden Presidium Majelis Tertinggi Rakyat Korea, Kim Yong Nam, dalam sebuah kesempatan di Pyongyang/RMOL

Nusantara

PPIK Sambut Rencana PWI Jadi Agen Perdamaian Di Semenanjung Korea

JUMAT, 22 DESEMBER 2017 | 07:43 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Keinginan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menjadi agen perdamaian bagi konflik di Semenanjung Korea diapresiasi dan disambut baik Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea (PPIK).

PPIK sendiri adalah organisasi yang didirikan untuk memperkuat hubungan dan saling pemahaman antara masyarakat Indonesia dan Republik Demokratik Rakyat Korea

Sekjen PPIK Teguh Santosa mengatakan, pihaknya siap bekerjasama dengan PWI dalam hal memberikan akses yang luas untuk membantu anggota PWI dalam menulis laporan tentang Korea Utara.


"Kami berharap, dengan kerjasama itu reportase dan pemberitaan mengenai konflik yang sudah berlangsung lebih dari enam dekade ini selain faktual juga disampaikan dalam kerangka perdamaian," ujarnya.

Menurut Teguh, masih banyak reportase mengenai konflik di Semenanjung Korea yang tidak faktual dan cenderung memperpanas suasana.

"Menangkap drama adalah salah satu unsur yang penting untuk menarik minat pembaca. Tetapi mendramatisir cerita sehingga menjadi tidak faktual sama sekali adalah kesalahan yang serius dalam praktik jurnalisme," sambungnya.

Teguh menambahkan, dirinya bersedia memfasilitasi kunjungan PWI ke Korea Utara agar wartawan mendapatkan pemahaman langsung tentang situasi di Korea Utara.

"Dari perspektif jurnalisme damai, perlu bagi setiap wartawan memahami sebuah konflik dari sudut pandang yang lebih luas, historis dan kontekstual," ujar dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang telah belasan kali mengunjungi Korea Utara, juga belasan kali mengunjungi Korea Selatan ini.

Kesediaan PWI menjadi agen perdamaian disampaikan Sekjen PWI Hendry Ch. Bangun dalam jamuan makan malam dengan Direktur Hubungan Pers Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Korea, Hwang Soonsung, di Seoul, Selasa malam (19/12).

Hendry mengatakan, sudah menjadi kewajiban insan pers Indonesia untuk ikut dalam upaya menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial seperti yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 dan dipraktikkan founding fathers. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya