Erdogan dan Pavlopoulos/BBC
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan kunjungan resmi ke Yunani pekan ini. Kunjungan tersebut menyita perhatian mengingat ini adalah kunjungan pertama Presiden Turki ke Yunani dalam 65 tahun terakhir.
Hubungan antara kedua anggota NATO tersebut sudah diketahui tidak berlangsung baik selama beberapa dekade. Hal itu dipicu oleh banyaknya masalah serta sengketa yang melibatkan kedua negara tersebut. Termasuk di antaranya adalah sengketa yang sudah berlangsung lama mengenai pulau-pulau tak berpenghuni di Laut Aegea yang pernah membawa kedua negara ke ambang perang pada tahun 1996.
Turki dan Yunani juga gagal mencapai kesepakatan damai di Siprus yang terpecah - bagian utara pulau itu diserang oleh Turki pada tahun 1974 sebagai tanggapan atas sebuah kudeta militer yang didukung oleh Athena.
Tapi ketegangan antara tetangga ini dimulai pada tahun 1830-an, ketika Yunani memenangkan kemerdekaannya dari Kekaisaran Ottoman.
Turki juga mengatakan hak-hak minoritas Muslim asal Turki di timur laut Yunani tidak dihormati. Di Athena, Erdogan mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk memilih mufti mereka sendiri, atau ahli hukum Islam, dengan peran sebagai pengganti ditunjuk oleh Yunani.
Pemerintah Turki juga tidak senang dengan keputusan Mahkamah Agung Yunani yang memblokir ekstradisi delapan tentara Turki yang melarikan diri ke negara tersebut setelah diduga berpartisipasi dalam kudeta yang gagal tahun lalu.
Erdogan mengatakan bahwa dia mendesak ekstradisi kelompok tersebut.
Dalam kunjungan bersejarah ke Yunani ini, dilakukan pertukaran tumpul atas Perjanjian Lausanne terjadi pada kunjungan dua hari pertama pemimpin Turki tersebut, dalam sebuah konferensi pers bersama.
Erdogan mengklaim bahwa perlakuan terhadap umat Islam di Yunani menunjukkan bahwa Athena gagal mematuhi perjanjian tersebut.
"Dukungan yang diperlukan tidak diberikan kepada mereka dalam hal investasi dan ada diskriminasi yang terjadi," katanya sambil juga mengeluh juga bahwa beberapa poin dari perjanjian tersebut memerlukan kejelasan.
Menanggapi hal itu, Pavlopoulos, yang juga salah satu ahli hukum terkemuka di Yunani mengatakan bahwa perjanjian itu tidak bisa dinegosiasikan.
"Perjanjian ini tidak memiliki kesenjangan, tidak memerlukan tinjauan atau pembaruan. Perjanjian ini adalah sah seperti itu," sambungny.
Kemudian, Perdana Menteri Alexis Tsipras mengatakan bahwa kedua negara sepakat untuk meluncurkan langkah-langkah demi membangun kepercayaan diri. Ia juga mengatakan bahwa penting bagi mereka untuk berbicara dengan tenang mengenai perspektif mereka yang berbeda.
"Kita perlu mengungkapkan perbedaan dan sengketa kita secara konstruktif, tanpa hiperbola atau provokasi, dan sehubungan dengan pendapat pihak lain," tambahnya seperti dimuat
BBC.
[mel]
