Putri Bung Karno: KPK Harus Periksa Ahok!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan untuk tidak melakukan tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Peringatan tersebut disampaikan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rachmawati Soekarnoputri lewat pesan singkat yang diterima redaksi petang ini (Senin, 4/3).

Mbak Rachma, demikian putri Bung Karno ini akrab disapa, menyampaikan itu menanggapi dugaan kasus korupsi yang membelit Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama.

Kasus tersebut adalah pembelian lahan RS Sumber Waras dan izin reklamasi teluk Jakarta.

"Sebaiknya Gubernur Ahok diperiksa masalah kasus izin reklamasi reklamasi dan RS Sumber Waras," ungkapnya.

"KPK jangan tebang pilih menangani kasus korupsi yang patut diduga melibatkan Ahok, yang dikenal dengan 'penertiban' kawasan hunian masyarakat bawah, sekarang ditengarai menimbulkan keresahan sosial sampai memicu konflik vertikal," tegasnya.

Apalagi, sambungnya, proyek reklamasi ini bertentangan dengan konsep negara maritim atau bahari. Dimana laut tidak boleh dikapling-kapling demi kepentingan segelintir atau kelompok atau dikuasai para kapitalis.

"Karena bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, 'Bumi dan air dan seluruh kekayaan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat'," ungkapnya.

Menurutnya, sepanjang visi-misi berorientasi pada kekuasaan semata, maka akan "inherent" abuse of power yaitu korupsi.

"Bagaimana jika seorang pejabat publik justru berpihak berkolaborasi pada bisnis kaum kapitalis pemodal besar? Tidak ada manfaat dirasakan rakyat," tandasnya.

Karena itu, Mbak Rachma mengajak semua pejabat untuk mengingat kembali pesan Bung Karno:" Jagalah ibu pertiwi dengan Bapak Dirgantara dan samodra rumah kehidupan."[zul]