Di luar kasus hukum, pertarungan opini publik atas dugaan kaitan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama alias Ahok, dengan kasus suap Agung Podomoro Land ke DPRD DKI Jakarta, sudah bergulir.
"Ke depan, akan semakin bergulir dan menjadi head line opini publik, terutama di social media," kata pakar sekaligus praktisi survei politik nasional, Denny JA.
Dalam tulisan yang disebarkannya lewat twitter @DennyJA_WORLD, ia mengaku telah melakukan "searching" di mesin pencari Google untuk kasus di atas. Ia menyaring enam jenis berita soal Ahok dalam hubungannya dengan reklamasi pantai, yang beredar di social media yang punya efek opini publik.
Pertama, #tangkapAhokgubernurPodomoro kini menjadi trending topic. Trending topic ini menjadi pertanda awal bahwa isu itu cukup diminati publik, dan sudah ada SMS (Social Media Soldiers) yang menggarapnya.
Kedua, berita Podomoro sebagai perusahaan yang mendapat banyak keuntungan dari reklamasi pantai. Harga sahamnya naik ketika izin reklamasi pantai dikeluarkan. Ini menjadi amunisi bahwa sudah ada pihak yang bertambah kaya akibat keluarnya izin reklamasi itu.
Ketiga, kopi surat Ahok selaku gubernur di bulan Desember 2014 yang ikut mengeluarkan (memperpanjang) izin bagi reklamasi pantai itu. Ahok berdalih bahwa izin itu dikeluarkan gubernur sebelumnya (Foke). Namun jelas pula di bulan Desember 2014, Ahok sendiri selaku gubernur yang memperpanjang izin itu.
Keempat, berita Gubernur Ahok digugat Walhi dan kesatuan nelayan tradisional karena dianggap melanggar aturan dan menjalankan kebijakan publik yang merusak lingkungan hidup.
"Walhi representasi suara kepentingan publik untuk lingkungan hidup yang dihormati.
Track record-nya sudah jauh. Kesatuan nelayan yang merasa terancam nafkahnya merupakan representasi rakyat kecil yang cepat menarik simpati publik," ujar Denny.
"Gabungan dua kekuatan ini yang melawan gubernur Ahok, apalagi ternyata pengusaha Taipan reklamasi pantai itu kini tersangka KPK, akan menjadi babak baru," tambahnya.
Kelima, sebuah berita tentang Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang menyatakan izin Ahok untuk reklamasi pantai utara Jakarta menyalahi aturan.
"Menteri Susi juga tokoh yang diyakini publik kredibilitasnya. Jika ia melawan Ahok untuk isu reklamasi pantai, insting publik akan berdenting; Aha! Apakah ada 'udang di balik bakwan' dari semua izin perpanjangan ini?" jelas Denny.
Keenam adalah berita Ahok yang tak masalah jika dirinya disebut Gubernur Podomoro karena begitu sering ia meminta bantuan Podomoro untuk CSR (Corporate Social Responsibility).
"Kedekatan Ahok dengan Podomoro akan segera terkena apa yang disebut 'guilty by association'. Seandainya Ahok tak bersalah, tapi ia oleh opini publik tetap 'disalahkan' karena diasosiasikan dengan si tersangka KPK: Podomoro yang mendapatkan perpanjangan izin darinya," ungkap Denny JA.
Menurut Denny, jelas bahwa Ahok bukan "pemain kemarin sore" dan begitu pula timnya.
"Apakah Ahok mampu seperti kesebelasan terkenal Italia di bawah pemain legendaris Paolo Rossi? Di tahun 1982, Rossi sangat telaten menghadapi gempuran lawan, dan mengolahnya menjadi serangan balik mematikan," ungkapnya.
Menurut dia, Ahok harus meyakinkan publik bahwa ia tak hanya tegas pada rakyat kecil. Tapi ia juga tegas dengan para Taipan yang melanggar aturan.
"Jika tidak, Ahok akan menjadi politisi biasa yang melakukan
the politics as usual," tutup Denny JA.
[ald]
