. Mabes Polri memastikan mutasi yang terjadi di Polda Jawa Timur dan Polda Metro Jaya, khususnya di jajaran Direktorat Lalulintas, merupakan hal yang wajar.
Kepala Bagian Penerangan Umum, Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Agus Rianto menyatakan, dari hasil pemeriksaan unit pengawas internal, menyimpulkan pejabat terkait bertanggung jawab atas pelanggaran di lingkungannya.
"Walaupun dia tidak terlibat, dan di lingkungan terjadi maka dianggap bertanggung jawab. Mutasi itu biasa terjadi, dan penyegaran. Dua hal mutasi, untuk organisasi dalam rangka kesinambungan organisasi," kata Agus saat berbincang dengan wartawan di Mabes Polri, Senin (5/5).
Sambung Agus, untuk pejabat dan anggota dirlantas tersebut dalam pembinaan karier. Namun begitu, bisa diproses lebih lanjut bila ditemui pelanggaran hukum lain. "Mutasi itu diputuskan dengan dewan pertimbangan," pungkas Agus, menjawab alasan dua Polda saja yang dimutasi.
Sebelumnya, Mabes Polri melakukan "bedol deso" atau pembersihan besar-besaran di jajaran Direktorat Lalulintas Polda Metro dan Polda Jatim. Mabes Polri melakukan pembenahan kultur dan kinerja pelayanan jajaran lalulintas pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan Propam Polri.
Sebelumnya Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, ada prokontra yang kuat di internal Polri pasca operasi tangkap tangan dalam dugaan suap di Direktorat Lalulintas Polda Metro dan Polda Jatim tersebut. IPW mengimbau semua pihak agar mendukung dan memberi apresiasi pada penataan dan pembenahan di jajaran Lalulintas Polda Metro dan Polda Jatim. Dengan harapan pembenahan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, sehingga aksi percaloan di pelayanan Lalulintas benar benar bisa dihilangkan.
Namun IPW berharap operasi senyap yang dilakukan Mabes Polri ini harus dilakukan berkelanjutan dan konsisten. Aksi-aksi percaloan SIM dan tembak KTP yang hingga puluhan juta rupiah harus segera dibersihkan. Setelah itu operasi senyap perlu menyentuh "aksi siram-siram" untuk masuk SPN, Sespim dan Sespati. Begitu juga aksi mafia proyek yang mengemplang anggaran Polri hingga puluhan miliar rupiah perlu disergap operasi tangkap tangan Mabes Polri. Tujuannya agar Polri benar-benar berubah dan tidak hanya jajaran Lalulintas yang menjadi bulan-bulanan operasi senyap.
[rus]
