Berita

ilustrasi

PKS: Cepat Atasi Bencana Kelaparan Akut di NTT !

SENIN, 12 SEPTEMBER 2011 | 11:34 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pemerintah pusat dituntut segera campur tangan menangani masalah kelaparan rakyat di Nusa Tenggara Timur. Intervensi pemerintah diperlukan hingga provinsi itu benar-benar terbebas dari masalah kelaparan.

Hal tersebut disampaikan anggota komisi IV DPR, Ma'mur Hasanuddin, yang menilai bencana kelaparan di NTT sudah akut. Kejadian kelaparan di NTT bukan sekali dua kali, kata Ma'mur. Tahun 2005, ketika pemerintah menggelontorkan dana Rp 11 miliar untuk mengatasi kelaparan disana, ternyata itu hanya sebuah kebijakan instan.

"Perlu solusi yang sestemik untuk mengatasi kelaparan di NTT ini, sehingga setiap menghadapi musim kemarau tidak perlu risau dengan kerawanan pangan. Jangan jadikan NTT ini Afrika nya Indonesia," kata kader PKS ini dalam pernyataan persnya, Senin (12/9).


Kebijakan impor beras tahun 2011 hingga Juli mencapai 1,56 juta ton yang menelan dana negara sebesar Rp 7,1 triliun, menurutnya sama sekali belum terlihat menyentuh penanganan kelaparan di NTT. Di tengah situasi itu sungguh mengherankan jika salah satu kepala daerah di wilayah propinsi NTT ini malah hendak melakukan politik anggaran Rp 33 miliar untuk pembangunan kantor bupati.

"Enam tahun lalu warga makan bunga dan buah bakau serta kacang hutan untuk menyambung hidup. Kini warga makan biji asam. Kemana saja pemerintah. Pemerintah mesti malu di tengah-tengah negeri yang begitu subur, ada sudut wilayah yang tersiksa karena lapar," kata Ma'mur.

Untuk jangka pendeknya, lanjut Ma'mur, campur tangan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mengatasi kelaparan di NTT. Melalui menteri koordinator kesejahteraan rakyat, diharapkan dana cadangan bencana dan beras baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah terkoordinir. Untuk jangka panjang, pemerintah agar memikirkan dengan serius untuk mengatasi kerawanan pangan ini sehingga tiap tahun ketika menghadapi musim kemarau, Provinsi ini tidak perlu menghadapi ritual kelaparan.

Sekitar 900 jiwa dilanda kelaparan di Desa Uluwae, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Sumber makanan hilang karena gagal panen di masa kemarau panjang. Mereka yang kelaparan sejak Juni lalu itu kebanyakan adalah transmigran asal pulau lain. Tujuh kabupaten lain yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Timur, Ngada, Flores Timur, Belu, Timor Tengah Utara (TTU), dan Lembata juga dilanda rawan pangan.[ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya