Berita

kib ii/ist

Saatnya Menteri-menteri Bermasalah Dikasih Pilihan Tegas

SELASA, 06 SEPTEMBER 2011 | 14:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Beberapa menteri di kabinet SBY-Boediono tersandera kasus hukum anak buahnya. Sebagian lainnya sering mengeluarkan pernyataan kontroversial yang membuat citra SBY ikut merosot.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Iberamsyah, meminta Presiden SBY segera mengeluarkan kebijakan tegas terhadap menteri-menterinya yang saat ini pecah konsentrasi akibat kasus hukum di kementeriannya atau mereka yang sering blunder dan merugikan citra pemerintah.

"Para menteri itu jadi terbeban karena mereka konsentrasinya pecah mikirin pelangaran korupsi dan macam-macamnya disamping kemampuan mereka yang pas-pasan," kata Iberamsyah saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, Selasa (6/9).


Dia juga berpendapat, menteri-menteri yang masih mempertahankan posisinya di teras partai politik lebih besar kemungkinannnya terjerat korupsi.

"Loyalitas mereka antara ke partai dan pengabdian pada pemerintah, tidak jelas. Seharusnya menteri loyalitasnya ke pemerintah saja. Karena mereka masih aktif di partai, membuka peluang permainan anggaran negara untuk disalurkan ke partai," urainya.

Dia mengatakan, sudah saatnya Presiden tegas mengeluarkan kebijakan bahwa para menteri tidak boleh memegang dua jabatan di partai dan di kabinet sekaligus.

"Para menteri harus memilih tetap aktif di partai atau di pemerintahan. Kalau dia masih di partai, berhenti jadi menteri atau kalau tetap di kabinet berhenti dari partai," katanya.

Contoh yang baik, menurut Iberamsyah, pernah dipertontonkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembirng, yang cabut dari jabatan Presiden Partai Keadilan Sejahtera setelah duduk di kabinet. "Itu contoh bagus, tapi tidak diikuti partai lain," imbuhnya.

"Hampir semua menteri terutama dari partai yang kinerjanya tidak baik dan bawahannya terlibat kasus korupsi. Lebih baik para menteri itu dikasih pilihanlah supaya terhormat, jangan lansung dipenalti. ," jelasnya.

Tapi Iberamsyah sendiri pesimis SBY mau melakukan itu karena selama dia menjabat sebenarnya SBY tahu ada kelemahan dalam kabinet terutama menyangkut menteri yang berasal dari partai politik.

"Itulah kelemahan SBY yang melekat. Dia peragu, tersandera partai politik. Lucu, pemenang mutlak pemilu langsung tersandera parpol," terangnya.

Seperti diketahui, beberapa menteri SBY-Boediono diselimuti masalah saat ini. Paling baru adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Ketum PKB) dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (Demokrat) yang bawahannya terlibat kasus korupsi dan jadi tahanan KPK. Sebelumnya ada Menko Perekonomian Hatta Rajasa (Ketum PAN) yang terseret dalam perkara pengadaan kereta api bekas dari Jepang semasa menjabat Menteri Perhubungan.

Sementara ada menteri yang sering berkomentar asal dan "menelan ludah" sendiri seperti Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar (PAN). Menteri Kominfo Tifatul Sembiring (PKS) juga sering disorot tajam karena ucapan-ucapannya yang kontroversial. Begitu pula Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang komentarnya sering menantang "berkelahi" pihak yang berseberangan dengan pemerintah.[ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya