Pilihan untuk SBY: Turun Tangan atau Turun Takhta

RMOL. Setiap hari legitimasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kian tergerus. Bahkan, muncul pertanyaan besar di tengah rakyat saat ini, apakah SBY bisa bertahan sampai Pemilu 2014.

Politisi senior Partai Golkar, Zainal Bintang, menyebut, kekecewaan masyarakat yang paling kental dan paling aktual tertuang di dalam pidato Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) Irman Gusman dalam pengantar menyambut Pidato Kenegaraan Presiden 16 Agustus kemarin. Bagaimanapun juga, menurutnya, suara Irman Gusman adalah suara daerah. Substansi pidatonya merefleksikan curahan hati masyarakat daerah yang sudah tidak nyaman dengan kepemimpinan SBY.

"Sindiran Irman Gusman yang dengan jelas menyatakan, 'tidak saja keju, bahkan singkong pun sekarang diimpor' adalah sindiran atas kegagalan SBY memajukan perekonomian rakyat," kata Zainal kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (18/8).

Sebelumnya, berbagai survei pun mencerminkan kemerosotan popularitas pemerintahan SBY-Boediono. Beberapa hari yang lalu, harian Kompas menampilkan "rating" sejumlah nama tokoh parpol dan kalangan intelektual berkualifikasi nasional sebagai Capres 2014, yang tentu saja minus SBY.  Hal itu secara tak langsung menunjukkan kegalauan rakyat yang ingin segera mendapat pimpinan baru, walau Pilpres masih tiga setengah tahun lagi. Maka itu, katanya, masuk akal jika situasi perpolitikan Indonesia dewasa ini disebut sedang "panas dingin".

"Kegalauan masyarakat sudah sampai di ubun-ubun. Masuk akal jika saat ini rakyat tergerak hatinya untuk mencari calon presiden secepat mungkin, karena gejala ketidakpuasan atas kepemimpinan SBY sudah nyaris merata dan bermuara kepada satu warna perasaan, SBY tidak bisa diharapkan, terutama dalam pembenahan benang kusut kasus hukum," tutur eks Ketua DPP Golkar ini.

Bintang menduga kuat, SBY berada dalam posisi serba salah. Masyarakat memberikan kepada SBY dua opsi sulit. Pertama SBY diminta segera turun tangan menangani skandal-skandal seperti Bank Century, kasus pajak Gayus Tambunan dan kasus korupsi APBN oleh Nazaruddin, dengan menggunakan dan memanfaatkan semaksimal mungkin legitimasi rakyat hasil Pilpres 2009 yang mencapai lebih dari 60 persen.

"Namun jika SBY tidak mampu dan ragu-ragu maka rakyat meminta SBY menjalankan
opsi yang lain, yaitu turun takhta," tegasnya.  

"Situasi sosial politik yang kritis seperti itu harus diwaspadai. Bila dilakukan dengan kekuatan rakyat, bisa-bisa konstitusi tercederai," imbuh wartawan senior itu.
 
Sementara, Partai Demokrat yang "porak poranda" tidak akan sanggup lagi menjadi andalan penopang kepemimpinan SBY.

"Dan Parpol anggota Setgab Koalisi sangat sukar dimintai loyalitasnya, mereka sedang konsolidasi memenangi Pilpres 2014," tandas Bintang sambil menambahkan, ada gejala SBY dan Partai Demokrat dijadikan musuh bersama oleh masyarakat.[ald]