Hariman Siregar: Kita Tidak Peduli Konstitusi!

RMOL. Seruan 45 tokoh nasional agar DPR segera membubarkan pemerintahan SBY-Boediono dianggap menyalahi aturan konstitusi.

Kalangan pakar tata negara menyebut inkonstitusional karena DPR tidak dapat membubarkan pemerintahan. DPR hanya bisa menjatuhkan pemerintahan yang sah melalui hak menyatakan pendapat bersama Mahkamah Konstitusi. Sementara, kalangan politisi menyebut mereka yang berkumpul di Hotel Four Seasons dua malam lalu itu (Senin, 8/8) hanya kalangan yang kecewa berat pada Presiden SBY.

Tokoh Malapetaka 15 Januari 1974, Hariman Siregar, adalah salah seorang aktivis politik senior yang hadir di Four Seasons dan menyepakati tuntutan membubarkan pemerintah. Menurutnya, banyak pihak yang mengomentari gerakan itu tidak mengerti akar masalah. Dia tegaskan, pertemuan para tokoh itu bukan untuk merancang perubahan yang konstitusional.

"Dari dulu kita tidak peduli konstitusi. Buat apa bicara konstitusi. Hukum ya hukum, konstitusi ya konstitusi. Mereka yang bilang itu inkonstitusional mereka tidak mengerti sejarah Indonesia. Apa ada perubahan yang konstitusional?" tegas Hariman kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (10/8).

Dia menyebut dalam situasi terakhir ini rakyat sudah tidak puas dengan keadaan. Rakyat merasa sudah tidak mempunyai pemerintah. Jadi, sudah bukan saatnya lagi bicara konstitusi.

"Orang-orang bingung, partai-partai diam saja, kalian lihat partai bagaimana. Jadi bagaimana kalau sudah disandera semua, mesti ada yang bicara. Ya sudah kita usulkan, desak DPR bubarkan pemerintah. Itu baru desakan, kok sudah kebakarang jenggot semua," kata Hariman.

45 tokoh nasional berkumpul di Hotel Four Season, Jakarta Senin malam (8/8). Dengan tegas mereka menyatakan sikap jika pemerintahan SBY-Boediono telah melenceng dari tujuan dan cita-cita kemerdekaan

Setidaknya ada 7 krisis nasional yang melanda. Yakni krisis kewibawaan kepala pemerintahan, krisis kewibawaan kepala negara, krisis kepercayaan terhadap parpol, krisis kepercayaan kepada parlemen, krisis efektifitas hukum, krisis kedaulatan sumber daya alam, krisis kedaulatan pangan, krisis pendidikan, krisis integrasi nasional.

Dalam hemat ke 45 tokoh, semua itu terjadi karena pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) tidak efektif, lemah, dan hanya mengejar pencitraan diri ketimbang kerja nyata. Terjadi disorientasi dari SBY selaku presiden. Rakyat sekarang ini bertahan hidup karena usaha mereka sendiri dan bukan karena peran negara. Negara tidak hadir ketika rakyat membutuhkan.[ald]