Berita

ilustrasi

Impor Besar-besaran, Diversifikasi Pangan Omong Besar Belaka

SENIN, 08 AGUSTUS 2011 | 18:29 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Total impor komoditas pertanian baik langsung maupun olahan sepanjang Januari hingga Juni 2011 mencapai 11,33 juta ton dengan nilai US$5,36 miliar.

Hal itu merupakan bukti nyata bahwa pemerintah tidak serius dengan kebijakan diversifikasi pangan untuk menuju kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Demikian disampaikan anggota DPR Komisi IV, Ma'mur Hasanuddin, menanggapi data BPS soal impor pangan yang menyebut selain beras, Indonesia masih mengimpor komoditas jagung dan singkong.

"Kebijakan diversifikasi pangan yang didengung-dengungkan pemerintah selama ini seperti hanya permainan dan merupakan omong besar belaka," katanya dalam pernyataan pers yang diterima Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 8/8).


Untuk impor jagung pada lima bulan pertama di tahun 2010 tercatat 600 ribu ton. Keadaan terulang di tahun 2011, yang bukannya menurun, malahan impor jagung naik yang diperkirakan total impor jagung 2011 sebesar 2 juta ton.

"Jagung merupakan produk pangan alternatif setelah beras. Namun jika produk yang menjadi alternatif masih impor, maka program diversifikasi tersebut seperti kendaraan yang tak beroda," jelas politisi PKS ini yang juga anggota Panja RUU Pangan ini.

Begitupula dengan singkong, yang merupakan alternatif beras setelah jagung, ternyata impor dari China dan Itali sepanjang semester I tahun 2011.

Seperti dirilis beberapa media merujuk data BPS, Indonesia mengeluarkan dana terbesar untuk ubi kayu kepada Italia yaitu US$ 20,64 ribu dengan berat 1,78 ton. Sedangkan Cina merupakan negara penyuplai ubi kayu impor terbesar yaitu 2,96 ton dengan nilai US$ 1.273.

Dia katakan, dengan fakta itu berarti kedaulatan pangan nasional saat ini seolah masih jauh dari harapan. Semua makanan pokok mulai dari beras, jagung maupun singkong masih berasal dari negara lain.

"Ini menunjukkan betapa tanah subur nusantara kita ini, begitu dilecehkan dengan kebijakan impor yang makin jauh dari tujuan fundamental meraih predikat negara yang berdaulat akan pangan," ucapnya.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Trump Tunjuk Katie Zacharia Jadi Sekretaris Pers Gedung Putih

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:27

Saat Outing Kantor Bergeser Jadi Strategi Korporat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:09

Harga Emas Meroket di Akhir Pekan Jadi Semahal Ini

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:57

FORU Anjlok 11,39 Persen, Transaksi Tembus Rp253 Miliar saat IHSG Rebound

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:44

Komisi V DPR Wanti-wanti Tiga Kementerian Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Ojol

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:30

Harga Logam Dunia Bangkit Usai Aksi Borong di Level Rendah

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:01

Tiga Anggota OPM Meninggal Dunia Usai Kontak Tembak di Maybrat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:46

Teguh Santosa: Pepera 1969 Sejalan dengan Prinsip Self Determination

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:31

Kapolri Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Komjen Asep Resmi Jadi Irwasum

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:17

Wall Street Tutup Pekan Kedua di Zona Hijau

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya