Berita

ilustrasi

Impor Besar-besaran, Diversifikasi Pangan Omong Besar Belaka

SENIN, 08 AGUSTUS 2011 | 18:29 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Total impor komoditas pertanian baik langsung maupun olahan sepanjang Januari hingga Juni 2011 mencapai 11,33 juta ton dengan nilai US$5,36 miliar.

Hal itu merupakan bukti nyata bahwa pemerintah tidak serius dengan kebijakan diversifikasi pangan untuk menuju kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Demikian disampaikan anggota DPR Komisi IV, Ma'mur Hasanuddin, menanggapi data BPS soal impor pangan yang menyebut selain beras, Indonesia masih mengimpor komoditas jagung dan singkong.

"Kebijakan diversifikasi pangan yang didengung-dengungkan pemerintah selama ini seperti hanya permainan dan merupakan omong besar belaka," katanya dalam pernyataan pers yang diterima Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 8/8).


Untuk impor jagung pada lima bulan pertama di tahun 2010 tercatat 600 ribu ton. Keadaan terulang di tahun 2011, yang bukannya menurun, malahan impor jagung naik yang diperkirakan total impor jagung 2011 sebesar 2 juta ton.

"Jagung merupakan produk pangan alternatif setelah beras. Namun jika produk yang menjadi alternatif masih impor, maka program diversifikasi tersebut seperti kendaraan yang tak beroda," jelas politisi PKS ini yang juga anggota Panja RUU Pangan ini.

Begitupula dengan singkong, yang merupakan alternatif beras setelah jagung, ternyata impor dari China dan Itali sepanjang semester I tahun 2011.

Seperti dirilis beberapa media merujuk data BPS, Indonesia mengeluarkan dana terbesar untuk ubi kayu kepada Italia yaitu US$ 20,64 ribu dengan berat 1,78 ton. Sedangkan Cina merupakan negara penyuplai ubi kayu impor terbesar yaitu 2,96 ton dengan nilai US$ 1.273.

Dia katakan, dengan fakta itu berarti kedaulatan pangan nasional saat ini seolah masih jauh dari harapan. Semua makanan pokok mulai dari beras, jagung maupun singkong masih berasal dari negara lain.

"Ini menunjukkan betapa tanah subur nusantara kita ini, begitu dilecehkan dengan kebijakan impor yang makin jauh dari tujuan fundamental meraih predikat negara yang berdaulat akan pangan," ucapnya.[ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya