Berita

anas-sby/rm

Aktivis: Kita Punya Presiden yang Memalukan!

SENIN, 25 JULI 2011 | 14:04 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Rakyat Indonesia harus menahan malu karena mungkin baru pertama kalinya seorang presiden memohon-mohon pada buronan kasus korupsi agar pulang ke tanah air.

"Kita punya presiden yang memalukan. Pada saat membuka Rakornas Demokrat (Sabtu, 23/7), dia (SBY) meminta dengan mengiba supaya Nazaruddin pulang ke Indonesia, padahal sebagai presiden yang membawahi aparatur lengkap seperti TNI, Polisi dan BIN harusnya dia memerintahkan, bukan memohon-mohon pada koruptor," kritik aktivis Gerakan Indonesia Bersih, Ahmad Kasino, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (25/7).

Sebelumnya, seusai shalat di komplek Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/7), pertama kalinya Presiden SBY meminta dengan sangat pada Nazar agar pulang ke Indonesia.


"Komentar saya sederhana. Saudara Nazar kembali ke tanah air, hadapi proses hukum dan memberikan penjelasan atas sangkaannya," kata SBY kala itu.

Kasino heran, mengapa untuk menangkap seorang penjahat sekelas Nazaruddin saja negara seperti kehilangan daya. Apalagi, Nazar sudah berkali-kali berkomunikasi bebas dengan media massa dalam negeri. Di sisi lain negara tampak begitu gagah ketika melakukan penyergapan berturut-turut terhadap organisasi teroris yang rapih dan bergerak bawah tanah.

"Teroris yang terorganisir saja dengan mudah dilacak dan ditangkap apalagi cuma seorang Nazarudin yang kalau dilihat dari potongannya tidak punya kemampuan gerilya. Seharusnya dalam jangka waktu 1x24 jam dengan mudah dapat ditangkap," tambahnya.

Dengan kenyataan itu, Kasino melanjutkan, jangan salahkan rakyat kalau menganggap kasus Nazaruddin serta semua episodenya, didalangi sendiri oleh pihak Istana Negara alias Presiden SBY.

"Dasarnya adalah untuk menggeser Anas dari kursi ketua Umum karena Anas merupakan ancaman bagi Cikeas pada tahun 2014 dengan jaringan HMI-nya. Intinya, SBY terlalu sibuk dengan urusannya sendiri dan partainya tidak memikirkan rakyat yang hidupnya semakin hari semakin susah. Ini bukti bahwa perubahan tidak dapat ditunda lagi," tegasnya.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Trump Tunjuk Katie Zacharia Jadi Sekretaris Pers Gedung Putih

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:27

Saat Outing Kantor Bergeser Jadi Strategi Korporat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:09

Harga Emas Meroket di Akhir Pekan Jadi Semahal Ini

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:57

FORU Anjlok 11,39 Persen, Transaksi Tembus Rp253 Miliar saat IHSG Rebound

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:44

Komisi V DPR Wanti-wanti Tiga Kementerian Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Ojol

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:30

Harga Logam Dunia Bangkit Usai Aksi Borong di Level Rendah

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:01

Tiga Anggota OPM Meninggal Dunia Usai Kontak Tembak di Maybrat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:46

Teguh Santosa: Pepera 1969 Sejalan dengan Prinsip Self Determination

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:31

Kapolri Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Komjen Asep Resmi Jadi Irwasum

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:17

Wall Street Tutup Pekan Kedua di Zona Hijau

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya