Berita

anas-sby/rm

Aktivis: Kita Punya Presiden yang Memalukan!

SENIN, 25 JULI 2011 | 14:04 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Rakyat Indonesia harus menahan malu karena mungkin baru pertama kalinya seorang presiden memohon-mohon pada buronan kasus korupsi agar pulang ke tanah air.

"Kita punya presiden yang memalukan. Pada saat membuka Rakornas Demokrat (Sabtu, 23/7), dia (SBY) meminta dengan mengiba supaya Nazaruddin pulang ke Indonesia, padahal sebagai presiden yang membawahi aparatur lengkap seperti TNI, Polisi dan BIN harusnya dia memerintahkan, bukan memohon-mohon pada koruptor," kritik aktivis Gerakan Indonesia Bersih, Ahmad Kasino, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (25/7).

Sebelumnya, seusai shalat di komplek Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/7), pertama kalinya Presiden SBY meminta dengan sangat pada Nazar agar pulang ke Indonesia.


"Komentar saya sederhana. Saudara Nazar kembali ke tanah air, hadapi proses hukum dan memberikan penjelasan atas sangkaannya," kata SBY kala itu.

Kasino heran, mengapa untuk menangkap seorang penjahat sekelas Nazaruddin saja negara seperti kehilangan daya. Apalagi, Nazar sudah berkali-kali berkomunikasi bebas dengan media massa dalam negeri. Di sisi lain negara tampak begitu gagah ketika melakukan penyergapan berturut-turut terhadap organisasi teroris yang rapih dan bergerak bawah tanah.

"Teroris yang terorganisir saja dengan mudah dilacak dan ditangkap apalagi cuma seorang Nazarudin yang kalau dilihat dari potongannya tidak punya kemampuan gerilya. Seharusnya dalam jangka waktu 1x24 jam dengan mudah dapat ditangkap," tambahnya.

Dengan kenyataan itu, Kasino melanjutkan, jangan salahkan rakyat kalau menganggap kasus Nazaruddin serta semua episodenya, didalangi sendiri oleh pihak Istana Negara alias Presiden SBY.

"Dasarnya adalah untuk menggeser Anas dari kursi ketua Umum karena Anas merupakan ancaman bagi Cikeas pada tahun 2014 dengan jaringan HMI-nya. Intinya, SBY terlalu sibuk dengan urusannya sendiri dan partainya tidak memikirkan rakyat yang hidupnya semakin hari semakin susah. Ini bukti bahwa perubahan tidak dapat ditunda lagi," tegasnya.[ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya