Pembangunan Bendungan Paselloreng Dukung Swasembada Pangan

Pada periode 2015-2019 Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan.

Presiden Joko Widodo mengatakan sebanyak delapan bendungan yang mulai dikerjakan sebelumnya akan selesai tahun 2018.

Delapan bendungan tersebut yakni Bendungan Rotiklot di NTT, Bendungan Tanju, Mila di NTB, Bendungan Gondang dan Logung di Jawa Tengah, Bendungan Sei Gong di Batam, Bendungan Sindang Heula di Banten dan Bendungan Kuningan di Jawa Barat.

Hal itu dikatakan Jokowi saat meninjau progres konstruksi Bendungan Paselloreng di Desa Arajang Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (3/7). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi turut mendampingi Jokowi.

Untuk Bendungan Paselloreng saat ini progres konstruksinya sudah 73,3 persen dan ditargetkan selesai akhir Februari 2019.

"Bendungan Paselloreng mampu menampung 138 juta m3 untuk mengairi 7 ribu hektar sawah. Bendungan yang kita bangun untuk menyiapkan air irigasi pertanian menuju swasembada pangan," kata Jokowi.

Kapasitas tampungnya 10 kali lebih besar dibandingkan Bendungan Raknamo yang diresmikan Jokowi pada awal 2018 lalu sebesar 13,5 juta m3 dan lima kali lebih besar dari Bendungan Kuningan yang berkapasitas 25 juta m3.

Bendungan multifungsi ini juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk 4 kecamatan di Kabupaten Wajo sebesar 305 lt/detik, Konservasi Sumber Daya Air, pengendalian banjir Sungai Gilireng (1002 m3/detik), perikanan air tawar, pengembangan Pariwisata, dan potensi listrik 0,8MW.

Konstruksi Bendungan Paselloreng dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya serta PT. Bumi Karsa, KSO (Kerjasama Operasi) dengan biaya Rp736 miliar. Sementara sebagai konsultan supervisi adalah PT. Mettana, PT. Timor Konsultan, PT. Raya Konsultan KSO dengan nilai kontrak supervisi sebesar Rp37,5 miliar.

Konstruksi bendungan telah dimulai Juni 2015 dan ditargetkan selesai lebih cepat 4 bulan dari jadwal kontrak yakni Juli 2019 menjadi selesai akhir Februari 2019. Untuk pengadaan lahan, dari luas yang dibutuhkan 1.849,88 ha, sudah dibebaskan 681,98 ha (36,87 persen) sisanya dalam proses penyelesaian pembayaran bertahap untuk area genangan.

Di Sulsel, selain Bendungan Paselloreng juga tengah diselesaikan pembangunan dua bendungan yakni Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa dan Pamukkulu di Kabupaten Takalar yanga akan menambah tampungan air total sebesar 256 juta m3.

Bendungan Karalloe mulai dibangun Desember 2013, saat ini progresnya sudah mencapai 54% dan ditargetkan rampung tahun 2019. Kapasitas tampungnya sebesar 40 juta m3. Bendungan Pamukkulu mulai dibangun bulan November 2017, memiliki kapasitas tampung maksimum 78 juta m3. Saat ini progres konstruksinya mencapai 2,8 persen.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan mendukung penuh Provinsi Sulsel sebagai lumbung pangan nasional.

"Di Sulsel, masih terdapat hamparan lahan persawahan diatas 3.000 hektar yang sudah sulit ditemui di daerah lain. Produktivitasnya kita tingkatkan dengan ketersediaan air yang berkelanjutan dari bendungan" jelas Basuki.

Lahan pertanian potensial di Sulsel diperkirakan seluas 300 ribu hektar sehingga akan terus dioptimalkan. Tahun 2018 Kementerian PUPR akan memulai pembangunan Bendungan Jenelata Baja di Kabupaten Gowa yang kapasitasnya lebih besar dari Bendungan Passeloreng yakni sebesar 237 juta m3.

Secara nasional lahan irigasi seluas 7,3 juta hektare dimana baru 11 persen yang dilayani bendungan, sisanya mengandalkan air dari hujan atau sawah tadah hujan.

"Melalui pembangunan 65 bendungan akan meningkat menjadi 20 persen," jelas Basuki.

Turut hadir mendampingi Menteri PUPR yakni Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyana, Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang T. Iskandar, Kepala BBPJN XIII Makassar Miftachul Munir, Direktur Operasi 1 PT Wijaya Karya Agung Budi W dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. [nes]