Tol Ngawi-Wilangan Diresmikan, Jokowi Minta PUPR Fokus Selesaikan Tol Jakarta-Pasuruan

Untuk itu, investasi pada infrastruktur menjadi tahapan pertama yang fundamental disamping investasi pada sumberdaya manusia. Infrastruktur, baik jalan tol, jalan nasional, airport, pelabuhan, semuanya harus cepat diselesaikan agar Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain.

Jalan tol yang dibangun akan menjadi tulang punggung pengembangan wilayah. Keberadaan tol akan mendukung mobilitas barang dan jasa yang terintegrasi satu sama lain dengan dengan kegiatan pelabuhan, airport, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata dan kawasan industri. Apabila semuanya terkoneksi, jalan tol akan menekan tingkat kemahalan biaya transportasi untuk berbagai produk unggulan Indonesia.

"Alhamdulillah, telah selesai tol dari Ngawi hingga Wilangan dan tahun depan saya harapkan bisa lebih maju lagi. Selain itu untuk Lebaran juga sudah bisa kita nikmati. Jakarta-Ngawi yang biasa ditempuh 24 jam menjadi lebih singkat yakni 10 jam," jelas Jokowi apaan akrab Kepala Negara dalam sambutan peresmian Tol Ngawi-Wilangan di Gerbang Tol Madiun, Kamis (29/3).

Turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Jawa Timur Sukarwo dan Direktur Utama PT. Jasa Marga Desi Arryani.

Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk fokus pada penyelesaian pembangunan jalan tol dari Jakarta-Pasuruan yang ditargetkan tersambung pada tahun 2018 dan pada akhir 2019 hingga Banyuwangi.

Dalam acara peresmian, Presiden Jokowi, Menteri Basuki dan Menteri Sri Mulyani mencoba ruas tol tersebut menggunakan truk gandar dua. Secara simbolik, truk angkutan logistik merupakan penerima manfaat utama kehadiran jalan tol.

Dalam rangka mendukung efisiensi biaya angkutan logistik, Pemerintah melakukan harmonisasi tarif tol dengan prinsip menjaga kepercayaan investor dan menghormati kontrak.  Harmonisasi tarif dilakukan melalui perpanjangan masa konsesi dan pemberian insentif perpajakan. Selain itu dilakukan penyederhanaan golongan kendaraan dari semula lima golongan menjadi tiga golongan.

"Ada 39 ruas tol yang tarif per km di atas Rp 1.000. Kita evaluasi dan memang bisa diturunkan dengan kompensasi perpanjangan masa konsesinya. Tiga diantaranya yakni tol Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, dan Kertosono-Mojokerto selain konsesi juga mendapat insentif pajak," jelas Menteri Basuki.

Kementerian PUPR juga melakukan penyederhanaan golongan kendaraan di jalan tol. Golongan II dan III akan digabung menjadi golongan II dan golongan IV dan V digabung menjadi golongan III. Dampak rasionalisasi akan terjadi penurunan tarif per km pada golongan kendaraan II dan III hingga 35 persen.

Menteri Basuki mengatakan tarif tol Ngawi-Wilangan merupakan tarif yang sudah diterapkan harmonisasi. Besaran tarif awal per km diperkirakan sebesar Rp 1.200, menjadi lebih kecil menjadi Rp 1.000 per km untuk kendaraan golongan I. Pemberlakuan tarif tol Ngawi-Wilangan menunggu Keputusan Menteri PUPR yang akan keluar dalam waktu dekat.

Penyederhanaan golongan kendaraan menjadi tiga golongan, berdampak pada penurunan tarif untuk truk. Misalnya truk golongan V semula diperkirakan membayar sekitar Rp 172.500 menjadi Rp 96.000.

Ruas tol Ngawi-Wilangan yang diresmikan merupakan Seksi I, II dan III sepanjang 49,5 km sebagai bagian dari Tol Ngawi-Kertosono dengan total 87 km dengan investor PT. Ngawi Kertosono Jaya (PT. NKJ). Ruas Tol Ngawi-Wilangan dibangun oleh PT NKJ meliputi Seksi I Klitik-SS Madiun (20 Km), Seksi II SS Madiun-SS Caruban (8,45 Km) dan SS Caruban-Nganjuk (Wilangan) (21,06 Km).

Sisanya untuk Seksi IV Wilangan-Kertosono sepanjang 37,5 Km dibangun oleh Pemerintah sebagai bagian dari VGF (Viability Gap Funding). Besaran VGF sebagai bentuk dukungan Pemerintah untuk pembangunan Seksi IV adalah Rp 3,1 triliun. Progres ruas Wilangan-Kertosono saat ini sudah 61 persen dan ditargetkan bisa beroperasi akhir 2018.

Setelah selesai dibangun seluruh ruas akan dioperasikan oleh PT NKJ. Biaya investasi keseluruhan yang dikeluarkan PT. NKJ sebesar Rp 9,73 triliun yang berasal dari modal pemegang saham 30 persen dan pinjaman perbankan dan lembaga keuangan sebesar 70 persen. Pemegang saham yakni PT. Jasa Marga (60 persen) dan PT. Waskita Toll Road (40 persen).

Turut hadir Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Hery Trisaputra Zuna, Sekretaris BPJT Darda Daraba, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga Sugiyartanto, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Herry Marzuki,  Kepala BBPJN VIII Ketut Dharmawahana, Kepala BBWS Bengawan Solo Charisal A. Manu, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. [rus/***]