Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Marwan Jafar, mengingatkan, kondisi tersebut berpotensi memperburuk tekanan harga kebutuhan pokok dan menggerus daya beli masyarakat.
Menurutnya, pelemahan rupiah yang terjadi bersamaan dengan kenaikan suku bunga acuan dan harga sejumlah komoditas pangan menjadi tekanan berlapis bagi masyarakat.
"Rupiah melemah, suku bunga naik, harga pangan merangkak naik. Ini tiga pukulan sekaligus untuk rakyat menjelang Nataru. Pemerintah jangan hanya berpatokan pada angka agregat dan mengatakan inflasi masih terkendali," tegas Marwan, Jumat, 20 November 2026.
Nilai tukar rupiah pada hari ini tercatat sebesar Rp18.266,17 per dolar AS. Di tengah tekanan tersebut, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6,00% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17–18 November 2026.
Marwan mengingatkan, meskipun inflasi umum masih relatif terkendali, tekanan pada komponen pangan bergejolak atau volatile food perlu mendapat perhatian serius.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year on year/yoy) Oktober 2026 sebesar 3,23%. Sementara itu, inflasi inti tercatat 2,56% dan inflasi harga yang diatur pemerintah sebesar 3,24%. Adapun inflasi pangan bergejolak telah mencapai 5,81% secara tahunan.
Menurut Marwan, angka inflasi umum belum sepenuhnya menggambarkan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, terutama ketika harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan tajam.
"Yang dirasakan ibu-ibu di pasar tradisional Blora, Rembang, Pati, dan Grobogan itu bukan angka inflasi 3,23%, melainkan mahalnya harga cabai. BPS sendiri mencatat inflasi cabai rawit sudah menembus 104,35% secara tahunan pada Oktober 2026, melonjak dari 64,16% pada September," ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut.
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 18 November 2026 menunjukkan harga cabai merah keriting mencapai Rp100.350 per kilogram dan cabai rawit merah sebesar Rp106.250 per kilogram.
Mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI tersebut menyampaikan tiga langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia.
Pertama, pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi antardaerah. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan stok dan distribusi, sekaligus meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah penimbunan menjelang Nataru.
Kedua, pemerintah harus memastikan kenaikan BI-Rate tidak berdampak pada kenaikan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
”Pedagang kecil dan petani tidak boleh menjadi korban dari kebijakan stabilisasi rupiah. Pemerintah harus memastikan akses pembiayaan bagi UMKM tetap terjangkau agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak semakin tertekan," ujarnya.
Ketiga, pemerintah diminta mempercepat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan operasi pasar. Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu meminta pemerintah tidak menunda langkah intervensi hingga kenaikan harga semakin membebani masyarakat.
"Pemerintah harus hadir mengintervensi sebelum harga melonjak, bukan setelah rakyat menjerit," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: