Kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin dari 5,75 persen menjadi 6,00 persen disebut untuk memperkuat Rupiah sekaligus menjaga ekspektasi inflasi.
Namun Ekonom Dipo Satria Ramli mengingatkan, kenaikan tersebut berpotensi diikuti penyesuaian bunga kredit perbankan, mulai dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR), pembiayaan UMKM, hingga kartu kredit.
"Menjaga Rupiah tidak bisa dibebankan kepada BI sendirian," kata Dipo lewat akun X miliknya, Jumat, 20 November 2026.
Kenaikan BI Rate memang menjadi salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas rupiah. Namun, kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap biaya pinjaman yang harus ditanggung masyarakat dan dunia usaha.
Beban bunga kredit yang meningkat dapat menekan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban cicilan. Di sisi lain, pelaku UMKM juga berpotensi menghadapi tambahan biaya modal yang dapat memengaruhi aktivitas usaha.
Karena itu, Dipo menilai stabilitas ekonomi perlu dijaga melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Penguatan sektor riil juga diperlukan agar perekonomian tetap bergerak di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
"Sektor riil dan kebijakan fiskal harus ikut bekerja," tegasnya.
Dengan demikian, menjaga rupiah tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan suku bunga acuan, tetapi membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah yang mampu menjaga daya tahan dunia usaha dan daya beli masyarakat.
BERITA TERKAIT: