Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Kemenperin Susun Arah Baru Gas Industri, Pasokan Domestik jadi Prioritas

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/sarah-alifia-suryadi-1'>SARAH ALIFIA SURYADI</a>
LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI
  • Kamis, 19 November 2026, 20:52 WIB
Kemenperin Susun Arah Baru Gas Industri, Pasokan Domestik jadi Prioritas
Kiri ke kanan: Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustian (Kemenperin) Sri Bimo Pratomo, Ketua Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI) Nugroho Christijanto, dan Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Kecil Besar
rmol news logo Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong perubahan kebijakan penyaluran gas bumi agar kebutuhan industri dalam negeri tidak ditempatkan sebagai prioritas terakhir. Pemerintah juga akan mendorong pemenuhan kebutuhan domestik sebelum gas bumi diekspor.

Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Sri Bimo Pratomo, mengatakan arah kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga daya saing manufaktur melalui kepastian pasokan dan harga gas yang kompetitif.

“Jadi kita ingin menyamakan prioritas ya, prioritas penyaluran gas itu tidak hanya kepada sektor tertentu saja, semuanya prioritasnya sama,” ujar Bimo dalam diskusi FORWIN di Royal Kuningan Hotel, Kamis, 19 November 2026.

Menurutnya, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu berpihak pada industri dengan mempertimbangkan manfaat ekonominya. Kemenperin juga mendorong agar penyaluran gas tidak membuat sektor industri berada di urutan terbawah ketika terjadi gangguan pasokan.

Bimo menjelaskan, pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang jaringan gas dan harga gas. Kemenperin akan terus memantau penyusunan aturan tersebut agar kebijakan yang dihasilkan mendukung kebutuhan industri.

Saat ini, HGBT mencakup tujuh sektor, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Bimo mengatakan sektor-sektor tersebut dapat dievaluasi, terutama apabila tidak menunjukkan dampak ekonomi yang diharapkan.

Kemenperin menghitung dampak positif HGBT terhadap sektor industri mencapai Rp592,89 triliun sepanjang 2020-2025. Angka tersebut terdiri dari peningkatan penjualan Rp351,98 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp38,3 triliun, peningkatan investasi Rp158,64 triliun, serta penurunan subsidi pupuk Rp43,93 triliun.

Selain mendorong kebijakan yang proindustri, pemerintah juga ingin memastikan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri menjadi prioritas utama. Ekspor baru dilakukan setelah kebutuhan domestik terpenuhi.rmol news logo article


Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA