Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu mengatakan pihaknya bahkan membukukan dana surplus mencapai Rp30 triliun hingga Rp40 triliun setiap tahun.
"LPS itu sudah mengumpulkan dana dan untuk target fund kita sudah mencapai Rp300 triliun saat ini. Setiap tahun kita membukukan surplus sekitar Rp30-40 triliun," kata Anggito dalam acara Financial Forum: 2 Tahun Pemerintahan Prabowo di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta pada Kamis, 19 November 2026.
Menurut Anggito, penguatan dana tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi potensi guncangan di perbankan.
Ia berharap, setelah target dana penjaminan tercapai, LPS dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
LPS, kata Anggito selama ini juga berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak sekitar Rp3 triliun setiap tahun. LPS juga tercatat memiliki akumulasi surat berharga negara (SBN) senilai sekitar Rp300 triliun.
"Setiap tahun kita memberikan kontribusi pajak sekitar Rp3 triliun dan akumulasi dari surat berharga negara yang sudah mendapat Rp300 triliun. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa LPS sudah
grown up," tuturnya.
Menurut Anggito, capaian tersebut menunjukkan kapasitas kelembagaan LPS semakin kuat, baik dari sisi kecukupan dana, instrumen, maupun sumber daya manusia. Dengan demikian, LPS mulai berada dalam posisi siap menghadapi potensi krisis atau crisis ready.
"Kita sudah mulai
crisis ready. Artinya dari sisi instrumen, dari sisi kecukupan target fund, dari sisi
resource yang diwariskan oleh Bu Destry, Pak Purbaya, Pak Luki. Jadi ini kita mungkin bisa dikatakan
one of the best institutions di Indonesia," jelasnya.
Anggito menegaskan, kesiapan menghadapi krisis harus dibangun sebelum gejolak terjadi. Karena itu, LPS secara rutin menggelar simulasi untuk menguji kesiapan sumber daya serta memperkuat kemampuan lembaga dalam menangani kondisi krisis.
"Kita enggak pernah tahu, kami di dalam juga selalu mengatakan jangan pernah bertanya kapan krisis itu akan datang. Tapi tanyalah apakah kita sudah siap untuk menghadapi itu. Dan setiap tahun kami melakukan
drilling, melakukan simulasi, melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan
resources kita," paparnya.
Di sisi lain, Anggito menyebut LPS kini memiliki sekitar 500 pegawai, termasuk dukungan sumber daya manusia dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia juga menyinggung belanja lembaganya yang masih berada di bawah Rp3 triliun per tahun. Padahal, menurutnya, pendapatan LPS setiap tahun mencapai sekitar Rp40 triliun.
"Jadi belanja kita itu sangat minimal, minimalis. Enggak sampai Rp3 triliun, Rp2 sekian triliun. Padahal penghasilan kita itu setiap tahun Rp40-an triliun," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: