Merawat Aceh, Memprioritaskan Kepentingan Rakyat

Tarik ulur hingga akrobatik konflik interes yang terus dipertontonkan di hadapan rakyat Aceh tidak boleh dibiarkan liar begitu saja tanpa ada upaya kondusivitas dari berbagai kalangan pemangku kuasa atau penentu kebijakan.

Hari ini kita dengan nyata menyaksikan bagaimana fenomena bongkar pasang jabatan posisi strategis Pemerintah Aceh masih berlangsung dan kemungkinan akan terus berlangsung hingga mendekati Pilkada 2029. 

Meski perombakan birokrasi tersebut merupakan suatu yang wajar dalam praktik penyegaran politik birokrasi, namun yang penting diingat adalah rakyat Aceh jangan sampai menjadi “korban beruntun” akibat tak kondusifnya politik birokrasi. 

Kompleksitas politik Aceh hari ini mesti dipandang sebagai tantangan bersama untuk serius mengatasinya, sehigga Aceh memang terkesan untuk dirawat dan dimajukan secara kolektif. Artinya, Aceh milik semua rakyat Aceh yang masih menginginkan perubahan lintas sektor secara terukur dan berkelanjutan. 

Kesadaran merawat Aceh tidak sekadar menjaga stabilitas politik pemerintah di depan layar digital atau citra daerah di hadapan publik nasional maupun internasional, melampaui itu.

Perjuangan merawat Aceh harus mencerminkan bagaimana kita (elite dan publik) jujur dan setia memprioritaskan kepentingan rakyat Aceh hari ini. Rakyat Aceh masih bergulat dengan angka kemiskinan dan pengangguran di saat kekayaan alam daerahnya semestinya mampu menjawab hal tersebut.

Masyarakat lokal Aceh masih berbenturan dengan regulasi yang membuka jalan bagi praktik perusakan lingkungan yang dampak ekonominya tak dirasakan oleh rakyat sendiri. 

Publik Aceh masih kesulitan mendapat pekerjaan di tanah airnya sendiri di saat tenaga kerja asing bertahun-tahun mengalir bekerja di Aceh. Sampai kapan kita menutup mata terkait hal ini?

Dalam konteks inilah saya mengajak semua pihak untuk memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun. 

Mindset politik pembangunan daerah seperti ini yang semestinya kita implementasikan untuk Aceh, untuk generasi Aceh saat ini, untuk anak cucu Aceh di kemudian hari. 

Jika dicermati secara seksama, dengan segala potensi Aceh yang sedang digarap hari ini, baik dari sisi relasi pusat-daerah, energi, lingkup teritorial strategis hingga daya juang kolektif kerakyatan, maka jika dikelola secara bijaksana dan kolaboratif-transparan, mungkin Aceh hari ini sudah memanen apa yang disebut sebagai kesejahteraan. 

Namun demikian, hari ini kita masih memiliki pekerjaan rumah terkait bagaimana menjalankan tatakelola yang transparan, kolaboratif dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan manapun. 

Memahami intensitas politik lokal Aceh kekinian, sudah semestinya semua pihak yang berkepentingan di Aceh untuk dapat menahan diri agar tidak menjadikan rakyat Aceh selalu berada di posisi multiplayer efek yang terhimpit secara ekonomi dan bayangan ancaman bencana alam. Keadilan dan kepastian hukum mesti bercorong pada aspirasi rakyat Aceh tanpa dibelah akibat benturan politik yang tidak sehat. 

Dalam pandangan inilah dari semua sisi Aceh mesti dirawat dengan baik, terutama dari sektor tatakelola Pemerintah Aceh yang profesional dan berkinerja efektif-efisien. Kondisi inilah yang selama ini dirindukan. Masyarakat Aceh tidak akan bergejolak secara berlebihan jika problem ekonomi selesai di tengah-tengah masyarakat.

Alangkah tidak masuk akal, jika Aceh sampai bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena dari Aceh pernah menjadi saksi patriot-nasionalisnya melalui Radio Rimba Raya.

Tidak berlebihan rasanya jika mengatakan tidak sulit bagi Pemerintah Aceh jika pemangku kekuasaan di balik Pemerintah Aceh ikhlas membuka diri untuk serius berkolaborasi dengan prinsip mengedepankan kepentingan rakyat, sehingga roda pemerintah daerah tidak berkutat pada setting bongkar pasang belaka. 

Prinsip kolaborasi atau duduk bersama para pihak yang memiliki rekam jejak dan kompetensi membangun Aceh harus dilihat sebagai energi  terbarukan bagi Pemerintah Aceh dalam melayani masyarakat Aceh. 

Sudah seharusnya para pengambilan keputusan strategis di Aceh dapat memberikan keteladanan kekompakan dari atas. Jika level elite saja sulit bergerak satu arah berkelanjutan, bagaimana lagi kondisi rakyat di akar rumput? 

Jangan membiasakan menciptakan beban baru pemerintah untuk kembali diselesaikan oleh rakyat Aceh, sebab beban yang dipikul rakyat hari ini sudah semakin kompleks, mulai dari terhimpit oleh dampak kebijakan penyalahgunaan kuasa hingga dampak kemiskinan struktur dan mutu pendidikan serta akses kesehatan yang belum layak. 

Terdapat beberapa catatan pembenahan Aceh hari ini yang mesti disikapi dengan serius, di antaranya adalah: 

1. Problem kebijakan kepastian pemulihan korban bencana Sumatera khusus Aceh. Sebab hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut karena hal ini berpotensi menjadi bom waktu politik dan berdampak buruk bagi harmonisasi politik antara daerah dan pusat. 

2. Pengentasan kemiskinan berbasis membuka lapangan pekerjaan secara masif di Aceh. Sektor industri dan kepastian hukum serta keadilan tetap menjadi penentu utama dalam menjalankan misi kesejahteraan masyarakat, sehingga agenda pembangunan ekonomi tidak tersandera atau dibayangi oleh pemburu rente dan tidak membuka ruang sebesar-besarnya terhadap daya kerja lokal Aceh.  

3. Perlu adanya simpul koordinasi dan kolaborasi elite dalam mendiskusikan arah dan evaluasi kinerja Pemerintah Aceh, dalam hal ini boleh jadi seperti pimpinan DPRA, perwakilan parlemen pusat, hingga pimpinan partai lokal maupun nasional. Sebab efektifitas kebijakan daerah akan terwujud jika simpul politik berjalan dengan rapi tanpa melupakan aspirasi seluruh lapisan rakyat Aceh. 

Melalui gagasan ini saya yakin dan percaya, bersama rakyat, Aceh mampu keluar dari tantangan atau beban yang sedang dipikul hari ini. 

Tentunya rasa percaya diri ini tidak lepas dari dukungan rakyat Aceh maupun para pemangku kebijakan di level lokal, nasional maupun internasioal untuk tetap memperhatikan jalan politik Partai Perjuangan Aceh (PPA) agar tetap pada koridornya yaitu merawat Aceh, memprioritaskan rakyat, serta menjadikan kearifan lokal Aceh sebagai modal utama dalam menumbuhkan kebijaksanaan politik dari lokal untuk nasional-global. 

Karena Aceh bukan sebuah wilayah tanpa prestasi sejarah di panggung dunia, Aceh pernah berjaya. Untuk itu, kejayaan sejarah dan perjuangan panjang rakyat Aceh dan pahlawan Aceh terdahulu tidak boleh membuat kita berhenti dengan kondisi Aceh hari ini yang masih membutuhkan pertolongan lebih. 

Atas dasar spirit perjuangan inilah sebagai Ketua Umum PPA menghimbau kepada seluruh rakyat Aceh untuk tetap bersatu kompak mendukung kekuatan politik yang ingin menguraikan benang kusut Aceh hari ini.

Prof. Adjunct Dr. Marniati, SE, M.Kes 
Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh