Keputusan itu diumumkan Paz dalam pidato yang disiarkan secara nasional pada Sabtu dini hari waktu setempat, 20 Juni 2026.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memberikan kewenangan kepada militer untuk membantu aparat keamanan membuka blokade jalan yang menghambat pasokan bahan bakar dan pangan, termasuk akses menuju ibu kota administratif La Paz.
Menurut Presiden Bolivia itu, aksi pemblokiran yang dilakukan kelompok penentang pemerintah tidak lagi dapat dikategorikan sebagai bentuk protes sosial biasa.
Tindakan tersebut telah berkembang menjadi upaya terorganisir yang mengancam stabilitas demokrasi dan kehidupan masyarakat Bolivia.
“Ini bukanlah keadaan darurat untuk membatasi kehidupan masyarakat. Ini adalah keadaan darurat untuk mengembalikan kebebasan kepada masyarakat," kata Paz dalam pidato televisi yang disiarkan ke seluruh negeri.
Pemerintah Bolivia menyatakan status darurat akan berlaku selama 90 hari, namun dapat dicabut lebih awal apabila situasi keamanan membaik.
Dekret tersebut melarang pemblokiran jalan, jalan raya, maupun jalur transportasi lain yang mengganggu distribusi barang dan mobilitas warga.
Angkatan bersenjata juga diperintahkan untuk mendukung kepolisian dalam memulihkan ketertiban dan membuka kembali akses jalan yang tertutup.
Gelombang demonstrasi dipicu kebijakan penghematan yang diterapkan pemerintahan Paz sejak berkuasa pada November lalu, termasuk penghapusan subsidi bahan bakar yang selama bertahun-tahun menjadi penyangga ekonomi masyarakat.
Kebijakan itu memicu lonjakan tekanan ekonomi dan memunculkan penolakan dari kelompok masyarakat adat di dataran tinggi serta komunitas pekerja pedesaan.
Krisis yang berkepanjangan telah menimbulkan dampak luas. Sejumlah usaha terpaksa menghentikan operasional, rak-rak supermarket kosong, dan rumah sakit mengalami kekurangan oksigen akibat terhambatnya distribusi logistik.
Otoritas mencatat sedikitnya 365 orang ditangkap dan 37 lainnya terluka dalam bentrokan selama aksi protes, sementara sedikitnya 17 orang dilaporkan meninggal dunia akibat berbagai dampak yang ditimbulkan oleh gangguan transportasi tersebut.
Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan status darurat nasional setelah gelombang aksi blokade jalan yang berlangsung selama 50 hari terakhir melumpuhkan aktivitas ekonomi dan mengganggu distribusi kebutuhan pokok di berbagai wilayah. 
BERITA TERKAIT: